(IslamToday ID) – Partai politik (parpol) utama Kashmir mengumumkan aliansi besar untuk mengupayakan pemulihan otonominya secara damai. Itu dilakukan setelah India membebaskan pemimpin politik utama terakhir Kashmir dari penahanan yang cukup lama.
Pada hari Selasa (13/10/2020), pemerintah memerintahkan pembebasan Mehbooba Mufti setelah menahannya selama 14 bulan. Ia dan para pemimpin lainnya segera menyerukan kampanye untuk memulihkan hak-hak khusus Kashmir.
“Pertempuran kami adalah pertarungan konstitusional. Kami ingin pemerintah India mengembalikan kepada rakyat negara bagian (Kashmir) hak-hak yang mereka pegang sebelum 5 Agustus 2019,” kata mantan menteri utama Kashmir, Farooq Abdullah seperti dikutip dari Reuters, Jumat (16/10/2020).
Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut status khusus wilayah mayoritas muslim itu tahun lalu, menindak oposisi dan mengumpulkan ratusan orang untuk mencegah demonstrasi.
Pemerintah Modi menyatakan pada saat itu bahwa pengakhiran status khusus Kashmir diperlukan untuk integrasi yang lebih dekat dari wilayah pegunungan Himalaya ke seluruh India.
Setelah mencabut otonomi Kashmir, pemerintah New Delhi memberlakukan pemutusan komunikasi dengan telepon seluler, sambungan internet, dan sambungan telepon rumah sebagai bagian dari tindakan kerasnya.
Abdullah dan putranya Omar Abdullah, keduanya mantan menteri utama, dibebaskan oleh pihak berwenang awal tahun ini. [wip]