(IslamToday ID) – Militer Myanmar mengancam akan mengambil tindakan jika keluhan mereka terkait hasil pemilihan umum (pemilu) pada November 2020 lalu tak kunjung dipenuhi.
Selama beberapa pekan terakhir, militer Myanmar menuduh ada ketidakberesan dalam pemilu yang kian meluas.
Partai yang dipimpin Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD), memenangkan pemilu secara telak.
Suu Kyi merupakan pemimpin de facto Myanmar. Pemerintahan sipil Myanmar masih harus berbagi kekuasaan dengan sejumlah jenderal militer dalam perjanjian pemilu demokratis pertama pada 2015 lalu. Hal itu dilakukan berdasarkan konstitusi negara yang dibuat pemerintahan junta militer pada 2008.
Seorang juru bicara militer mengisyaratkan bahwa angkatan bersenjata mungkin merebut kekuasaan total pemerintahan demi menangani apa yang mereka anggap sebagai krisis politik di Myanmar.
Pada hari Kamis (28/1/2021), Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing juga menggemakan ancaman kudeta itu dalam pidatonya yang diterbitkan surat kabar Myawady yang dikelola militer.
“Konstitusi 2008 adalah induk hukum dari semua hukum dan harus dihormati,” kata Hlaing seperti dikutip dari AFP, Sabtu (30/1/2021).
Namun, Hlaing memperingatkan bahwa dalam keadaan tertentu pencabutan konstitusi mungkin dilakukan. Komentar tersebut diutarakan Hlaing menyusul tuntutan berulang militer agar penyelenggara pemilu Myanmar merilis daftar pemilih akhir dari pemilu November lalu.
Hingga kini, penyelenggara Myanmar belum memenuhi permintaan militer. Militer Myanmar memaparkan daftar pemilih itu diperlukan untuk memeriksa ulang dugaan penyimpangan. Angkatan bersenjata menuding ada 8,6 juta pemilih palsu yang mengikuti pemungutan suara November lalu.
Penyelenggara pemilu Myanmar mengeluarkan pernyataan yang menyangkal tudingan tersebut meski mengaku bahwa mereka melihat sejumlah kekurangan dalam daftar pemilih.
“Tidak mungkin ada penipuan pemilih hanya karena kelemahan dalam daftar pemilih yang cacat dalam pemilu ini,” bunyi pernyataan penyelenggara pemilu Myanmar.
Penyelenggara pemilu menuturkan setiap keluhan terhadap pemilu dapat diajukan dan diselidiki oleh lembaganya.
Sementara, PBB mengaku prihatin dengan polemik pemilu yang tengah terjadi di Myanmar. PBB bahkan mendesak semua aktor untuk menghentikan segala bentuk hasutan dan provokasi untuk menghormati hasil pemilu.
Menurut analis politik Myanmar, Soe Myint Aung, militer melihat peluang besar dalam konstitusi yang merugikan pihak mereka. “Retorika kudeta bukan sekadar gertakan atau ancaman kosong,” katanya.
Menurut Aung, meski militer tidak berencana mengambil alih kekuasaan penuh, angkatan bersenjata Myanmar akan tetap mengambil tindakan jika penyelenggara pemilu Myanmar tidak mengakomodasi keluhan mereka. [wip]