ISLAMTODAY ID-Uni Afrika (AU) mengatakan penangguhan itu akan tetap berlaku “sampai pemulihan efektif dari otoritas transisi yang dipimpin sipil” di negara Sudan ketika reaksi internasional terhadap kudeta militer telah berkembang.
Uni Afrika juga mengatakan pihaknya menolak pengambilalihan oleh militer sebagai perebutan kekuasaan yang “tidak konstitusional”.
Blok seluruh benua itu mengatakan “sangat mengutuk perebutan kekuasaan” dan menangguhkan Sudan dari semua kegiatan AU “sampai pemulihan efektif otoritas transisi yang dipimpin sipil”.
Lebih lanjut, AU berencana mengirim misi ke Sudan untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak-pihak yang bersaing.
Sementara itu, Bank Dunia mengatakan pada hari Rabu (27/10) bahwa pihaknya telah menangguhkan bantuan ke Sudan menyusul pengambilalihan militer yang menggulingkan perdana menteri.
“Saya sangat prihatin dengan peristiwa baru-baru ini di Sudan, dan saya khawatir dampak dramatis ini dapat terjadi pada pemulihan dan pembangunan sosial dan ekonomi negara itu,” ujar Presiden Bank Dunia David Malpass, seperti dilansir dari TRTWorld, Kamis (28/10).
Bank Dunia “menghentikan pencairan dana di semua operasinya di Sudan pada hari Senin (25/10) dan telah menghentikan pemrosesan operasi baru karena kami memantau dan menilai situasi dengan cermat,” ungkap Malpass.
Amerika Serikat juga menangguhkan bantuan ke negara itu.
Pengunjuk Rasa Anti-Kudeta Ditangkap
Jenderal Sudan Abdel Fattah al Burhan pada hari Senin (25/10) memerintahkan pembubaran pemerintah dan menyatakan keadaan darurat.
Hal tersebut memicu kecaman internasional yang meluas.
Perdana Menteri Abdalla Hamdok ditempatkan di bawah tahanan militer, bersama dengan menteri dan anggota sipil dewan penguasa Sudan.
Protes marah di jalan-jalan di Khartoum terjadi akibat penangkapan PM Abdalla Hamdok.
Hamdok kemudian dibebaskan dengan penjagaan ketat, tetapi menteri dan pemimpin sipil lainnya tetap ditahan.
Pasukan keamanan melancarkan penangkapan besar-besaran terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta pada hari Rabu (27/10), dalam upaya untuk mengakhiri tiga hari demonstrasi menentang perebutan kekuasaan.
Sejumlah kekuatan Barat telah menyerukan pertemuan mendesak dengan Hamdok, mengatakan mereka masih mengakui perdana menteri dan kabinetnya sebagai pemimpin konstitusional Sudan.
(Resa/TRTWorld)