ISLAMTODAY ID-Pertama kalinya China memberikan hukuman konkret bagi orang-orang yang dianggap pro-kemerdekaan Taiwan.
China akan membuat orang-orang yang mendukung kemerdekaan Taiwan bertanggung jawab secara pidana seumur hidup.
Kantor Urusan Taiwan di Beijing memperingatkan pada hari Jumat (5/11) bahwa “daratan akan mengejar tanggung jawab pidana untuk kemerdekaan Taiwan sesuai dengan hukum, agar berlaku seumur hidup”.
Pernyataan juru bicara Zhu Fenglian menyebut Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang, ketua parlemen Yu Shyi-kun dan Menteri Luar Negeri Joseph Wu sebagai di antara minoritas pendukung kemerdekaan.
China akan memberlakukan hukuman pada orang-orang dalam daftar, dengan tidak membiarkan mereka memasuki daratan dan Daerah Administratif Khusus China di Hong Kong dan Makau Zhusaid dalam sebuah pernyataan.
“Orang-orang yang masuk daftar hitam tidak akan diizinkan untuk bekerja sama dengan entitas atau orang-orang dari daratan, juga perusahaan atau entitas yang mendanai mereka tidak akan diizinkan untuk mengambil untung dari daratan,” ungkap Zhu Fenglian, seperti dilansir dari TRTWorld, Jumat (5/11).
Langkah Baru
Langkah ini adalah pertama kalinya China secara konkret memberikan hukuman bagi orang-orang yang dianggap pro-kemerdekaan Taiwan, karena ketegangan meningkat antara daratan dan pulau yang diklaim China sebagai miliknya.
Politisi Taiwan biasanya mengandalkan sumbangan dari perusahaan untuk mendanai kampanye pemilihan mereka.
Banyak perusahaan Taiwan memperoleh keuntungan dari melakukan bisnis dengan daratan.
China juga akan mengambil “tindakan lain yang diperlukan” terhadap orang-orang ini, ujar Zhu.
Dia mengatakan pesan yang ingin dikirim China kepada pendukung kemerdekaan Taiwan adalah: “Mereka yang melupakan leluhur mereka, mengkhianati tanah air dan memecah belah negara, tidak akan pernah berakhir dengan baik dan akan ditolak oleh rakyat dan dihakimi oleh sejarah.”
China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya – untuk direbut suatu hari, dengan paksa jika perlu – dan telah mengintensifkan upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk mengisolasi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri di panggung internasional.
(Resa/TRTWorld)