ISLAMTODAY ID-Pihak berwenang Israel menunjuk masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia sebagai organisasi “teroris” bulan lalu karena diduga memiliki hubungan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina.
Tentara Israel telah mengumumkan bahwa enam kelompok masyarakat sipil Palestina yang sebelumnya ditetapkan sebagai organisasi “teroris” tidak dapat lagi beroperasi secara legal di Tepi Barat yang diduduki.
Bulan lalu, Menteri Pertahanan Benny Gantz menyatakan bahwa organisasi terkemuka bekerja sama dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dicap sebagai organisasi teroris oleh sejumlah negara Barat.
Penunjukan itu memicu kemarahan di antara kelompok-kelompok hak asasi internasional dan Israel terkemuka yang bermitra dengan organisasi-organisasi Palestina yang ditargetkan.
Tentara Israel mengumumkan pada hari Ahad (7/11) bahwa penunjukan Gantz telah dilaksanakan setelah Kepala Angkatan Darat Tepi Barat Yehuda Fox menandatangani perintah yang menyatakan enam kelompok “ilegal” karena mereka “bagian” dari PFLP dan “membahayakan Negara Israel”.
Langkah ini akan membuat staf organisasi menghadapi risiko tambahan.
Kelompok-kelompok yang dilarang adalah Addameer, Al-Haq, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, Pertahanan untuk Anak Internasional – Palestina, Komite Persatuan Kerja Pertanian dan Komite Persatuan Perempuan Palestina.
Kampanye Kotor
Israel membagikan dokumen setebal 74 halaman yang disiapkan oleh badan keamanan internal Shin Bet dengan sejumlah pemerintah asing untuk melibatkan organisasi non-pemerintah Palestina.
Berkas tersebut, pertama kali diperoleh oleh publikasi Israel +972 Magazine dan Local Call, secara substansial didasarkan pada kesaksian dari individu yang tidak terafiliasi dengan kelompok sasaran.
Di antara mereka adalah Said Abedat, yang bekerja sebagai akuntan untuk organisasi Palestina yang berbeda, yang disebut Komite Kerja Kesehatan.
Abedat, yang diidentifikasi sebagai “operasi PFLP”, mengklaim dalam pernyataan yang diberikan kepada polisi bahwa enam kelompok tersebut sebagian besar dikelola oleh operator PFLP.
Tidak jelas bukti apa yang dia tawarkan untuk mendukung klaim itu.
Ditanya tentang kritik bahwa berkasnya tidak memiliki bukti kuat, Shin Bet menolak berkomentar.
Pengacara hak asasi manusia terkemuka Israel Michael Sfard, yang menasihati salah satu kelompok yang ditargetkan, mengatakan kepada AFP bahwa “tidak ada yang memberikan sedikit pun bukti” untuk melibatkan organisasi tersebut.
“Berkas yang diekspos di Majalah +972 sama sekali tidak terbuat dari apa pun yang dapat membenarkan penunjukan dari jarak jauh,” ujarnya, seperti dilansir dari TRTWorld, Jumat (5/11).
(Resa/TRTWorld)