ISLAMTODAY ID-Artikel ini ditulis oleh Jonny Tickle dengan judul Police to investigate Netflix over LGBT movies & series.
Polisi Rusia akan meluncurkan penyelidikan ke layanan streaming Netflix setelah keluhan dari aktivis “perlindungan keluarga” bahwa perusahaan Amerika itu menyebarkan propaganda “hubungan seksual non-tradisional” di antara anak di bawah umur.
Menurut harian Moskow Vedomosti, Olga Baranets menulis surat kepada pihak berwenang yang mengeluhkan sejumlah acara TV, termasuk Elite, Young Royals, dan Sex Education.
Olga Baranets adalah pemimpin kelompok bernama “Komisi Publik untuk Perlindungan Keluarga”, yang menyatakan untuk mendukung “hak-hak keluarga dan anak-anak”. Menurut aktivis tersebut, Netflix telah melanggar hukum.
Pada tahun 2013, Rusia memberlakukan apa yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai “hukum propaganda gay”, yang menerapkan pembatasan pada dukungan “nilai-nilai seksual non-tradisional di antara anak di bawah umur”.
“Beberapa film dan acara TV di Netflix melanggar persyaratan hukum ini,” ujar Baranets, seperti dilansir dari RT, Kamis (25/11).
Menyusul pengaduan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Rusia akan melakukan penyelidikan.
Jika terbukti bersalah, Netflix dapat menghadapi denda hingga 1 juta rubel (USD 13.400).
Awal bulan ini, pengadilan Moskow mendenda saluran musik Rusia ‘Muz TV’ di bawah undang-undang yang sama setelah serangkaian insiden selama upacara penghargaan musik.
Acara tersebut menjadi berita utama setelah menampilkan bintang pop Philipp Kirkorov dan Dava di dalam mobil putih yang dikelilingi oleh model pria bertelanjang dada.
Saluran tersebut juga menayangkan video dari blogger Igor Sinyak yang mengenakan gaun dan bintang media sosial Danya Milohin mengenakan kombo setengah gaun setengah tuksedo.
Alasan pasti untuk denda itu tidak diumumkan oleh pengawas media Roskomnadzor.
Undang-undang “propaganda gay” telah dikritik secara internasional, dengan para pencela baik di dalam maupun luar negeri menyebutnya sebagai serangan terhadap hak-hak LGBT.
Politisi partai yang berkuasa bahkan mempertanyakan undang-undang tersebut, dengan anggota parlemen saat itu Oksana Pushkina mengatakan tahun lalu bahwa kebijakan negara “perlu disesuaikan.”
(Resa/RT/ Vedomosti)