ISLAMTODAY — Artikel tambahan ini ditulis oleh Bobby Nugroho dengan judul Indonesia confirms Blinken raised normalizing ties with Israel.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengangkat kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel selama kunjungannya ke negara Asia Tenggara pada pertengahan Desember, kementerian luar negeri Indonesia telah mengkonfirmasi.
Juru bicara kementerian luar negeri Teuku Faizasyah mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa masalah tersebut diangkat dalam pertemuan antara Blinken dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, selama kunjungan dua hari ke Nusantara pada 13 dan 14 Desember.
Faizasyah menambahkan, dalam pertemuan itu, Marsudi menyampaikan sikap konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.
Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel karena dukungannya untuk perjuangan Palestina.
Berita tentang komentar Blinken pertama kali dilaporkan oleh outlet media A.S. Axios.
Dikatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden “sedang mencoba untuk membangun Kesepakatan Abraham era Trump, dan dalam hal ini, melihat melampaui Timur Tengah ke negara-negara terbesar yang tidak mengakui Israel.”
Outlet itu menambahkan bahwa pejabat AS dan Israel “telah mendiskusikan cara untuk memperluas Kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir, dan Indonesia telah muncul dalam konteks itu, menurut para pejabat Israel,” ungkapnya seperti dilansir dari Nikkei Asia, Ahad (26/12)
Kesepakatan Abraham mengacu pada kesepakatan antara Israel dan empat negara mayoritas Muslim – Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan – untuk menormalkan hubungan.
Pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump dilaporkan berusaha menengahi kesepakatan antara Indonesia dan Israel.
Selain itu, Adam Boehler, CEO dari US International Development Finance Corporation, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada bulan Desember tahun lalu bahwa mereka dapat menyebarkan lebih banyak modal ke Indonesia jika menjalin hubungan formal dengan Israel.
Dukungan publik untuk Palestina juga tetap tinggi di Indonesia, dengan banyak yang turun ke jalan ketika ketegangan antara Israel dan Palestina berkobar pada bulan Mei.
Juru bicara Prabowo Subianto, menteri pertahanan Indonesia, harus mengeluarkan komentar yang menegaskan kembali komitmen menteri untuk perjuangan Palestina ketika Prabowo berfoto dengan seorang diplomat Israel selama konferensi di Bahrain pada bulan November.
Ancaman Polemik Baru
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Syahrul Aidi Maazat memperingatkan pemerintah agar tak melakukan normalisasi Indonesia-Israel.
Syahrul mengatakan jika dibiarkan, hal ini akan menimbulkan polemik baru.
“Pemerintah, khususnya Kemenlu jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel,” pungkas Syahrul dalam keterangan tertulis, Ahad (26/12/2021).
Sebelumnya, Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel kembali muncul pascapertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta pekan lalu.
Syahrul Aidi Maazat yang merupakan Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina, mengingatkan bahwa Indonesia tak akan mengakui kedaulatan Israel selama Palestina masih dijajah.
Hal ini juga tercatat dalam Alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut bahwa ‘Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’.
“Maka, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi,” pungkas Syahrul.
Syahrul mengatakan seharusnya kini semua energi bangsa dicurahkan untuk keluar dari krisis ekonomi oleh pandemi Covid-19. Jangan ada hal-hal lain mengganggu hal tersebut.
Bahkan, Ia menegaskan posisi Indonesia harusnya diperkuat di mata dunia internasional agar mendorong rekonsiliasi dan pengakuan atas negara Palestina.
“Indonesia harus mendukung upaya pengembalian tanah Palestina yang dicaplok oleh Israel selama ini,” tandasnya.
(Resa/Nikkei Asia/Bloomberg)