ISLAMTODAY ID-Badan Kesehatan Masyarakat Kanada telah mengakui secara diam-diam melacak data lokasi dari setidaknya 33 juta perangkat seluler untuk menganalisis pergerakan orang selama penguncian Covid-19.
Badan tersebut awal tahun ini mengumpulkan data, termasuk informasi geolokasi dari menara seluler, “karena urgensi pandemi,” ungkap juru bicara PHAC kepada National Post, yang pada dasarnya mengkonfirmasi laporan oleh Blacklock’s Reporter.
Data pelacakan tersebut diduga hanya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan penguncian dan mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan antara pergerakan orang dan penyebaran Covid-19.
PHAC memperoleh informasi, yang “tidak teridentifikasi dan dikumpulkan”, melalui kontraktor luar, raksasa telekomunikasi Kanada Telus.
Kontrak berlangsung dari Maret lalu hingga Oktober, dan PHAC mengatakan tidak lagi memiliki akses ke data setelah kesepakatan berakhir.
Namun, badan tersebut berencana untuk melacak pergerakan warga selama lima tahun ke depan untuk tujuan seperti mencegah penyebaran penyakit menular lainnya dan meningkatkan kesehatan mental.
PHAC minggu lalu memposting pemberitahuan kepada calon kontraktor yang mencari data seluler anonim sejak Januari 2019 dan berjalan setidaknya hingga Mei 2023.
Para kritikus berpendapat bahwa pelacakan warga negara kemungkinan lebih luas daripada yang telah terungkap dan mungkin menjadi lebih merepotkan di tahun-tahun mendatang.
“Saya pikir publik Kanada akan mengetahui banyak inisiatif pengawasan tidak sah lainnya sebelum pandemi berakhir—dan setelahnya,” ujar advokat privasi David Lyon mengatakan kepada Post, seperti dilansir dari
RT, Ahad (26/12).
Dia juga mencatat bahwa data yang “tidak teridentifikasi” dapat dengan mudah “diidentifikasi ulang”.
Penulis Julius Reuchel mengatakan inisiatif pelacakan ini mirip dengan negara pengawasan yang memata-matai warga “demi keselamatan Anda”.
Penulis lain, Paul Alves, mengatakan bahwa dengan kontrak barunya, PHAC akan memiliki akses langsung ke semua data lokasi seluler, dan menyatakan ketakutannya bahwa “pelacakan kontak tidak lagi memerlukan izin atau surat perintah”.
(Resa/RT/National Post)