ISLAMTODAY ID – Libya menghadapi “fase baru polarisasi politik. Ada risiko yang akan memecah institusi negara lagi, membalikkan pencapaian yang dicapai dalam dua tahun terakhir, kata PBB
Dalam sambutannya kepada Dewan Keamanan PBB tentang situasi di negara yang dilanda konflik, DiCarlo mengatakan ada risiko yang akan memecah institusi negara lagi dan membalikkan “keuntungan yang dicapai selama dua tahun terakhir.”
“Kami tahu dari pengalaman tindakan sepihak, pemerintah yang terpecah, dan transisi tanpa akhir yang mungkin terjadi di Libya,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rosemary DiCarlo, seperti dilansir dari AA, Rabu (16/3).
DiCarlo menyerukan “pemilihan umum yang kredibel, transparan, dan inklusif berdasarkan kerangka konstitusional dan hukum yang sehat,” yang katanya adalah “satu-satunya solusi untuk kebuntuan saat ini.”
Pejabat itu juga mendesak anggota Dewan untuk membantu menyampaikan seruannya kepada pihak Libya dan meminta otoritas Libya untuk “tetap bersatu dalam mendukung upaya PBB untuk membantu Libya dalam perjalanannya menjadi negara yang damai dan stabil”.
Libya sedang menyaksikan keretakan politik yang mendalam ketika parlemen yang berbasis di Tobruk pekan lalu memberikan kepercayaan kepada pemerintah baru yang dipimpin oleh mantan Menteri Dalam Negeri Fathi Bashagha sementara Abdul Hamid Dbeibeh bersikeras untuk melanjutkan jabatan dan tugasnya sebagai perdana menteri.
Sebagai akibat dari perbedaan tentang undang-undang pemilu dan peran lembaga peradilan dalam proses pemilu, negara tersebut tidak dapat menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen yang dijadwalkan pada 24 Desember 2021.
(Resa/AA)