ISLAMTODAY ID – Memorandum tidak termasuk komponen militer tetapi itu terjadi ketika ketegangan meningkat antara Maroko dan negara tetangga Aljazair, khususnya atas wilayah Sahara Barat yang diperebutkan.
Menteri Perindustrian Maroko dan Israel Aerospace Industries (IAI) milik negara telah menandatangani nota kesepahaman di Rabat tentang kerja sama kedirgantaraan, tanda lain dari kolaborasi yang berkembang antara kedua negara.
Perjanjian tersebut merupakan “langkah tambahan dalam menciptakan kemitraan baru antara IAI dan industri penerbangan dan luar angkasa di Maroko”, ujar Amir Peretz, ketua dewan IAI kelahiran Maroko dan mantan menteri pertahanan Israel, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (23/3).
Lebih lanjut, Boaz Levy, presiden dan CEO IAI juga memberi pernyataan.
“Akan membantu mempromosikan proyek bersama dan komersial di industri penerbangan,” ujarnya, seperti dilansir dari TRTWorld, Kamis (24/3).
“Kemitraan strategis” juga akan melibatkan pembentukan pusat penelitian dan teknik, menurut pernyataan itu, dan mengikuti deklarasi bersama yang ditandatangani pada Desember 2020 tentang perluasan kerja sama dalam investasi dan teknologi.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Maroko Ryad Mezzour, dalam pernyataannya, mengatakan perjanjian itu “menanggapi prioritas nasional untuk mempromosikan pelatihan lanjutan, pekerjaan, manufaktur lokal, serta R&D dan inovasi”.
‘Drone Kamikaze’
Sementara media lokal mengatakan memorandum itu tidak termasuk komponen militer, itu terjadi ketika ketegangan meningkat antara Maroko dan negara tetangga Aljazair, khususnya atas wilayah Sahara Barat yang diperebutkan.
Israel adalah salah satu pengekspor drone bersenjata terbesar di dunia, dan media Maroko dan Israel melaporkan pada akhir November tentang kesepakatan $22 juta –– tidak secara resmi dikonfirmasi–– antara Rabat dan IAI untuk “drone kamikaze”.
Juga bulan itu, Israel dan Maroko menandatangani perjanjian keamanan untuk Rabat untuk memperoleh ekspor teknologi tinggi dari industri pertahanan Israel.
Rabat menormalkan hubungan dengan negara Yahudi pada Desember 2020, tak lama setelah pengumuman serupa oleh UEA dan Bahrain. Palestina menyebut hubungan itu sebagai “tikaman dari belakang”.
Beberapa pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Menteri Ekonomi Orna Barbivai, telah mengunjungi dan menandatangani perjanjian kerjasama termasuk di bidang teknologi, keamanan, militer dan perdagangan.
Sekitar 700.000 orang Yahudi keturunan Maroko tinggal di Israel dan menduduki wilayah Palestina.
(Resa/TRTWorld)