ITD News —- Kepulauan Solomon, Negeri di kawasan Pasifik itu memastikan perjanjian keamanan dengan China tidak mencantumkan pembangunan infrastruktur militer di wilayahnya. Nampaknya, hal ini perlu diungkapkan menyusul peringatan dan protes keras dari Australia dan Selandia Baru.
Sehari usai pejabat tinggi kedua negara menyepakati rancangan perjanjian keamanan, Perdana Menteri Kep.Solomon, Manasseh Sogavare segera menjamin tidak akan mengizinkan China membangun pangkalan militer di wilayahnya, dalam keterangan pers, Jumat (1/4).
“Pemerintah menyadari konsekuensi keamanan dari pangkalan militer (China). Kami tidak lengah untuk membiarkan inisiatif semacam itu direalisasikan,” tandasnya
PM Sogavare tidak merinci isi kesepakatan. Dari naskah rancangan perjanjian yang bocor ke publik belum lama ini, kapal-kapal perang China mendapat izin menggunakan pelabuhan di Kepulauan Solomon untuk keperluan logistik.
Banjir protes dari negara-negara jiran mulai bermunculan. Kamis (31/3) kemarin, Federasi Negara-negara Mikronesia (FSM) mendesak Kepulauan Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian, atas dasar “kekhawatiran yang besar soal isu keamanan.”
Keberadaan militer Cina dikhawatirkan akan menyeret negara-negara kepulauan Pasifik ke dalam konflik antara Beijing dan Amerika Serikat.
Hal senada diungkapkan Selandia Baru, yang mengatakan perjanjian dengan China membahayakan kerjasama keamanan regional, terutama dengan Australia.
Australia Terancam Ekspansi Militer Cina
China sejauh ini telah membangun 20 pangkalan atau pos militer di Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut China Selatan. Fortifikasi terus dilakukan bersamaan dengan klaim oleh Beijing untuk tidak melanjutkan militerisasi kawasan.
Australia mengkhawatirkan China bisa melakukan hal serupa di Kepulauan Solomon. Canberra menyatakan, pihaknya menghormati keputusan jirannya itu, namun mengimbau negara-negara lain untuk waspada.
“Mereka ingin membangun pelabuhan militer di Papua Nugini. Mereka sudah punya satu di Sri Lanka, dan mereka tentu saja akan mencari wilayah lain untuk membangun infrastruktur serupa,” pungkas Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, dalam wawancara dengan Sky News.
“Keberadaan militer Cina di Kepulauan Solomon akan mendorong Australia memperkuat armadanya di kawasan”, imbuh Menhan Australia itu.
Republik yang terdiri atas enam pulau besar itu terletak pada posisi strategis dan menjadi gerbang bagi Australia menuju kawasan timur dan utara Pasifik.
“China menjadi sangat agresif. Taktik yang mereka gunakan terhadap negara-negara kepulauan kecil patut diwaspadai,” ujar Peter Dutton.
Kementerian Luar Negeri China Kamis (31/3) kemarin merilis pernyataan menepis kekhawatiran Canberra dan negara Oseania lain.
“Kerjasama keamanan China dan Kepulauan Solomon tidak membidik pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain,” tulis Kemlu RRT di Beijing dalam keterangan pers.
Menurut bocoran rancangan naskah perjanjian, China bisa diminta untuk mengirimkan aparat kepolisian, personil militer dan angkatan bersenjata lain ke Kepulauan Solomon, “untuk membantu menegakkan ketertiban sosial.”
Pemerintah di Honiara juga mengizinkan kapal perang China menggunakan pelabuhannya untuk mengisi bahan bakar atau menutupi kebutuhan logistik lain.
Sumber: Deutsche Welle (DW)