ISLAMTODAY ID- Aplikasi Kompas Al-Moazin dan Kiblat di antara lusinan aplikasi berisi ‘malware’ yang dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki hubungan dengan kontraktor pertahanan AS.
Aplikasi tersebut ditemukan mengandung perangkat lunak pengumpul data tersembunyi yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang terkait dengan kontraktor keamanan nasional AS.
Sebuah laporan oleh Wall Street Journal pada hari Rabu (6/4) mengungkapkan bahwa Al-Moazin Lite dan Qibla Compass termasuk di antara beberapa aplikasi populer yang sementara dilarang oleh Google pada akhir Maret.
Penghapusan ini diminta oleh Joel Reardon dan Serge Egelman, peneliti universitas yang menemukan kode pengambilan data secara sembunyi-sembunyi sambil mencari kerentanan di aplikasi Android.
“Measurement Systems S. de R.L, sebuah perusahaan yang berbasis di Panama, membayar pengembang untuk memasukkan kodenya ke dalam aplikasi mereka,” ungkap WSJ, seperti dilansir dari MEE, Jumat (8/4).
Itu kemudian memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data dari pengguna aplikasi, yang menurut para peneliti berpotensi mencakup nomor telepon, alamat email, dan data GPS untuk melacak pergerakan orang.
Reardon dan Egelman mengatakan itu adalah kit pengembangan perangkat lunak paling privasi-invasif yang pernah mereka lihat dalam enam tahun memeriksa aplikasi seluler, menggambarkannya sebagai “malware”.
Sistem Pengukuran dilaporkan terkait dengan kontraktor pertahanan yang berbasis di Virginia yang terlibat dalam pekerjaan intelijen untuk badan keamanan nasional AS, menurut catatan perusahaan dan pendaftaran domain.
Perusahaan itu mengatakan kepada Journal bahwa mereka tidak terlibat dalam pengumpulan data rahasia dan menyangkal bahwa mereka memiliki hubungan dengan kontraktor pertahanan AS.
Aplikasi lain yang terjebak dalam skandal tersebut termasuk Speed Camera Radar, WiFi Mouse, dan aplikasi cuaca yang populer di Iran.
Pengembang Al Moazin yang berbasis di Mesir mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Sistem Pengukuran mengumpulkan data atas nama penyedia internet, layanan keuangan, dan perusahaan energi. Pengembang Qibla tidak menanggapi permintaan komentar dari Journal.
Google mengatakan bahwa aplikasi yang dilarang dapat mengajukan permohonan pemulihan setelah kode pengambilan data dihapus.
Pada November 2020, Muslim Pro, aplikasi doa yang telah diunduh 100 juta kali di seluruh dunia, terungkap telah menjual datanya ke perusahaan yang kemudian menjual informasi tersebut ke militer AS.
Berita itu memicu kecaman internasional dan menyalakan kembali perdebatan tentang program pengawasan massal pemerintah AS terhadap Muslim setelah “perang melawan teror”-nya.
Tahun lalu, aplikasi sholat Muslim populer lainnya, Salaat First, diduga telah menjual data lokasi pengguna ke perusahaan Prancis yang sebelumnya merupakan bagian dari rantai pasokan data kompleks yang melibatkan kontraktor pemerintah AS yang bekerja dengan FBI, ICE, dan US Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.
(Resa/MEE)