ISLAMTODAY ID-Hubungan Australia dengan China telah menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan federal menjelang pemungutan suara pada 21 Mei.
Koalisi Liberal yang berkuasa menuduh Partai Buruh bersikap lunak terhadap China, sementara Partai Buruh membantah klaim tersebut dengan menggambarkan pakta keamanan Kepulauan Sino-Solomon yang baru-baru ini ditandatangani sebagai “kegagalan mutlak” dari kebijakan luar negeri Canberra.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada hari Senin (16/5) membela keputusan untuk tidak berkonsultasi dengan oposisi federal Partai Buruh mengenai pakta AUKUS sebelum pengaturan keamanan tri-negara diresmikan pada bulan September tahun lalu.
Di bawah AUKUS, AS dan Inggris telah berkomitmen untuk membantu Angkatan Laut Australia (RAN) untuk memproduksi kapal selam serangan nuklir (SSN) canggih di dalam negeri, serta rudal hipersonik.
“Saya merasa aneh bahwa Anda berpikir bahwa kami tidak akan mempertahankan kebijaksanaan mutlak, seperti yang kami lakukan dengan begitu banyak anggota kabinet kami sendiri,” ujar PM Australia, seperti dilansir dari Sputniknews, Senin (16/5).
“AUKUS adalah perjanjian terobosan, perjanjian keamanan pertahanan paling signifikan yang telah ditandatangani Australia selama lebih dari 70 tahun. Dan saya tidak akan mengambil risiko itu pada Partai Buruh,” lanjut Morrison.
Dia melanjutkan dengan merujuk pada klaim bahwa wakil pemimpin oposisi Richard Marles telah mengunjungi Kedutaan Besar China di Canberra setidaknya 10 kali.
Selama kunjungan ke China pada September 2019, Marles juga menyerukan “pertahanan dan kerja sama politik” antara Canberra dan Beijing.
“… Anda punya Wakil Pemimpin Partai Buruh, yang akan duduk dalam pengarahan seperti itu, yang, Anda tahu, memiliki poin frequent flyer untuk mengunjungi Kedutaan Besar China di Australia,” bantah Morrison.
Sebuah laporan di Sydney Morning Herald pada 13 Mei mengklaim bahwa pemerintahan Biden telah bersikeras agar pemerintah Morrison mengambil alih Buruh berbulan-bulan sebelumnya pada pakta AUKUS.
Gedung Putih dilaporkan mengatakan kepada pejabat pemerintah Australia bahwa itu akan menjadi “pemecah kesepakatan” jika AUKUS tidak menikmati dukungan “bipartisan”.
Tetapi pemerintah Morrison menolak kekhawatiran dari AS ini selama lebih dari empat bulan dan memberi tahu Partai Buruh tentang pakta itu hanya sehari sebelum diumumkan secara resmi pada 16 September tahun lalu.
Perdana Menteri Australia mengklaim bahwa pemerintahnya “benar-benar mematuhi semua masalah yang perlu ditangani dalam membentuk kemitraan itu”.
Sementara itu, Pemimpin Oposisi Anthony Albanese telah menolak Morrison atas klaim bahwa Partai Buruh akan membocorkan rincian tentang pakta AUKUS.
“Buruh meletakkan dasar bagi aliansi AS selama Perang Dunia Kedua, ketika Australia beralih ke Buruh di saat-saat tergelapnya. Kami telah menjadi pendukung aliansi AS sejak itu,” ujarnya.
Partai Buruh telah menegaskan dukungannya untuk pakta AUKUS, tetapi secara konsisten menuduh pemerintah “mempolitisasi” pakta keamanan menjelang pemilihan.
“Meskipun Partai Buruh tidak bisa lebih jelas, lebih tegas, atau lebih pasti tentang dukungan kami untuk AUKUS, Perdana Menteri ini terus bermain politik dan menyarankan bahwa itu tidak terjadi di setiap kesempatan,” ujar Albanese.
(Resa/Sputniknews)