ISLAMTODAY ID- Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu (25/5) menandatangani sebuah dekrit yang memungkinkan penduduk Kherson dan Zaporizhzhia yang diduduki Rusia untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia.
Saat ini, kebijakan yang sama juga berlaku untuk republik timur Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri.
Sejak 2019 diperkirakan 200.000 orang di dua wilayah timur jauh telah memperoleh paspor Rusia melalui kebijakan tersebut, yang kini diperluas ke kota-kota selatan yang dikuasai Rusia.
“Warga Ukraina, Republik Rakyat Donetsk (DNR), atau Republik Rakyat Luhansk (LNR), yang secara permanen tinggal di wilayah DNR, LNR, wilayah Zaporizhzhia Ukraina atau wilayah Kherson Ukraina, memiliki hak untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Federasi Rusia dengan cara yang disederhanakan,” bunyi keputusan tersebut, seperti dilansir dari ZeroHedge, Kamis (26/5).
Ukraina dengan cepat mengutuk langkah itu sebagai pelanggaran kedaulatannya dan hukum serta norma internasional.
Kementerian luar negerinya mengatakan, “Penerbitan paspor secara ilegal … merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta norma dan prinsip hukum humaniter internasional.”
Sementara itu juga pada hari Rabu (25/5) Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak tertarik pada gagasan membuat konsesi teritorial demi mengakhiri perang.
“Itu mungkin jika Rusia menunjukkan setidaknya sesuatu. Ketika saya mengatakan setidaknya sesuatu, maksud saya menarik kembali pasukan ke tempat mereka sebelum 24 Februari,” yang menandai dimulainya invasi.
Dia bahkan mengatakan pada hari Selasa (24/5) bahwa Rusia harus menyerahkan kembali Krimea juga.
Dia menempatkan bola di pengadilan Moskow, dengan mengatakan itu harus “beralih dari perang berdarah ke diplomasi” jika berharap perang berakhir.
Sementara itu, mengenai kebuntuannya dengan Washington dan Barat mengenai pertanyaan melakukan pembayaran utang negara dengan rubel, Bank Rusia menurut Bloomberg “meningkatkan pertemuan suku bunga berikutnya lebih dari dua minggu hingga Kamis karena kontrol mata uang dan harga komoditas yang tinggi telah memicu lonjakan rubel terhadap dolar.”
Menurut laporan, “Moskow dapat melakukan pembayaran utang luar negeri dalam mata uang lokal setelah Departemen Keuangan AS membiarkan pengabaian berakhir, mendorong Rusia lebih dekat ke default.”
(Resa/ZeroHedge)