ISLAMTODAY ID-Blok ASEAN mendesak Myanmar untuk sepenuhnya menerapkan kesepakatan yang menyerukan diakhirinya kekerasan dan dialog antara pemerintah militer dan pemberontak.
Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) “mengutuk keras” serangan udara baru-baru ini di Myanmar di mana puluhan orang dilaporkan tewas.
“Segala bentuk kekerasan harus segera diakhiri, terutama penggunaan kekerasan terhadap warga sipil”, ungkap ketua ASEAN Indonesia, seperti dilansir dari TRTWorld, Kamis (13/4/2023)
Pernyataan yang dikeluarkan oleh ketua ASEAN tidak serta merta menunjukkan persetujuan semua negara anggota.
Jumlah korban tewas resmi dari serangan Selasa (11/4/2023) pagi di kota terpencil Kanbalu di wilayah Sagaing tengah Myanmar masih belum jelas, meskipun setidaknya 100 kematian termasuk banyak warga sipil telah dilaporkan oleh BBC, The Irrawaddy, dan Radio Free Asia.
Pemerintah militer mengkonfirmasi pada hari Rabu (12/4/2023) bahwa mereka telah “meluncurkan serangan udara terbatas” setelah menerima informasi dari penduduk setempat tentang sebuah acara yang menandai pembukaan kantor pasukan pertahanan lokal yang berhubungan dengan lawan pemerintah militer.
Serangan itu mendapat kecaman cepat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kekuatan Barat.
Konsensus tentang Penghentian Permusuhan
Indonesia — ekonomi terbesar di Asia Tenggara — menjabat sebagai ketua ASEAN 2023 dan akan menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin tahunan 10 anggota blok tersebut pada bulan Mei dan September.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pekan lalu bahwa Indonesia telah bekerja keras untuk mengimplementasikan “Konsensus Lima Poin” yang disepakati dengan junta Myanmar pada April 2021.
Untuk diketahui, konsensus tersebut menyerukan diakhirinya kekerasan dan dialog antara militer dan pemberontak.
Namun rencana tersebut sebagian besar diabaikan oleh junta dan upaya mediasi oleh negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan krisis sejauh ini gagal.
Keketuaan Jakarta di blok tersebut telah meningkatkan harapan ASEAN dapat mendorong solusi damai di Myanmar, menggunakan bobot Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional dan pengalaman diplomatiknya.
Indonesia awal tahun ini mengumumkan rencana untuk mendirikan kantor utusan khusus di bawah kementerian luar negeri untuk mengadakan dialog tingkat rendah dengan junta, meskipun hanya sedikit informasi yang muncul tentang status pembicaraan tersebut.
Junta tetap menjadi anggota ASEAN tetapi telah dilarang dari KTT tingkat atas karena kegagalannya menerapkan rencana perdamaian.
Menyusul kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada 2021, tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat dan kelompok bersenjata yang menentang kekuasaan mereka telah menewaskan lebih dari 3.200 orang, menurut kelompok pemantau lokal.
(Resa/TRTWorld)