(IslamToday ID) – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperbarui serangkaian sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, dan mendeklarasi darurat nasional atas dugaan ancaman yang ditimbulkan oleh senjata atom DPRK.
Gedung Putih memberi tahu anggota parlemen tentang keputusan tersebut pada hari Selasa (19/6/2023).
Lebih lanjut, Biden akan memperpanjang sanksi dan keadaan darurat yang pertama kali ditetapkan oleh perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tahun 2008.
“Keberadaan dan risiko proliferasi bahan fisil yang dapat digunakan senjata di Semenanjung Korea… (terus) menjadi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS,” ungkap presiden Joe Biden, seperti dilansir dari RT, Rabu (21/6/2023).
Perintah eksekutif itu berisi serangkaian pembatasan terhadap Korea Utara, termasuk pembekuan aset, embargo perdagangan, larangan perjalanan, dan larangan bagi perusahaan AS yang ingin berbisnis di DPRK.
Untuk diketahui, sebagian besar kebijakan tersebut telah ada sebelum perintah tahun 2008.
Lebih lanjut, langkah itu juga menyatakan keadaan darurat nasional yang memberikan presiden kekuasaan luas dalam keadaan tertentu.
Biden telah berulang kali mendesak Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklirnya, menggemakan sikap beberapa pemerintahan sebelumnya.
Di sisi lain, dulu Presiden Donald Trump mengawasi pencairan singkat dalam hubungan dengan Pyongyang, bahkan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di zona demiliterisasi.
Namun diplomasi antara AS dan Korea Utara telah mati di bawah Biden.
Sejak menjabat pada tahun 2021, presiden izinkan serangkaian latihan militer bersama AS dengan Korea Selatan, yang dikutuk oleh Korea Utara sebagai praktik invasi di masa depan.
Sebagai tanggapan, DPRK telah melakukan puluhan uji senjata selama setahun terakhir, termasuk beberapa rudal balistik antarbenua.
Selama kunjungan ke Beijing awal pekan ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta Republik Rakyat untuk mengendalikan “tindakan retorika dan sembrono” Korea Utara,
Blinken mengklaim China berada dalam posisi unik untuk menekan Pyongyang agar terlibat dalam dialog.
Seorang analis kebijakan luar negeri yang berafiliasi dengan Korean Central News Agency milik pemerintah DPRK kemudian menanggapi komentar tersebut, menyebut kunjungan Blinken sebagai “perjalanan pengemis yang memalukan”.
Kementerian Luar Negeri China juga memberikan jawaban pada hari Selasa (19/6/2023), mengatakan ketegangan atas Korea Utara hanya dapat diselesaikan secara sah ketika Washington menangani “kekhawatiran semua pihak.”
Beijing sebelumnya telah mengecam latihan perang AS di Semenanjung Korea karena keramahtamahannya, dengan mengatakan mereka hanya memprovokasi Pyongyang. [res]