(IslamToday ID) – Praktik-praktik lobi yang dilakukan Indonesia di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat menarik untuk diketahui.
Tim tiap negara tentunya telah mempersiapkan aneka pertemuan di sela rangkaian sidang setiap September itu.
Agendanya beragam, tiap negara punya kepentingannya masing-masing. Ada yang untuk kebutuhan pemungutan suara di suatu forum.
Ada yang untuk kebutuhan terkait pencalonan diri di suatu lembaga internasional. Ada yang untuk kebutuhan perdagangan di antara negara terkait dan lain sebagainya. Lobi dalam hal ini ditujukan untuk memuluskan kepentingan tersebut.
Bagi Indonesia, lobi-lobi kali ini targetnya untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Untuk itu, Indonesia perlu mengupayakan dukungan secukupnya dari mitra-mitra terkait.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi aktor utama dalam misi tersebut. Jauh-jauh hari, tim Kementerian Luar Negeri telah merancang sejumlah pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra yang relevan untuk menyukseskan pencalonan Indonesia di OECD dan Dewan HAM PBB.
Dilansir Kompas, Retno menggelar sekitar 50 pertemuan bilateral di sela-sela Sidang Ke-78 Majelis Umum PBB. Di antaranya adalah dengan Jerman, Jepang, Swedia, Turki, Belanda, Senegal, Denmark, Timor Leste, Kanada, Hongaria, Australia, Mongolia, Afrika Selatan, Mesir, Portugal, Filipina, dan Malaysia.
”Pertemuan yang banyak ini, kita gunakan untuk mendapatkan dukungan bagi kandidasi Indonesia di Dewan HAM dan keanggotaan Indonesia di OECD. Dan dari semua yang kami temui, responsnya untuk kedua kandidasi itu sangat positif,” kata Retno.
Hampir semua lobi yang dilakukan Retno berlangsung di dalam gedung Markas Besar PBB. Ini pula yang terjadi dengan delegasi negara-negara lainnya. Inilah yang berlangsung setiap tahun, ”pasar lobi”, di gedung Markas Besar PBB di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB.
Ini terjadi karena lobi di dalam gedung PBB lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Lewat cara ini, lobi bisa digelar beberapa kali dalam satu hari tanpa harus repot-repot keluar kompleks Markas Besar PBB.
Lagipula, cara ini menjamin delegasi bisa menggelar lobi secara maraton sekaligus tetap menghadiri agenda Sidang Majelis Umum dan pertemuan sampingan di Markas Besar PBB. Dengan kata lain, sekali dayung, dua-tiga pulau terlampaui.
Untuk itu, Sekretariat PBB menyediakan ruang-ruang bersekat atau bilik untuk pertemuan bilateral. Lobi umumnya dilakukan dalam pertemuan bilateral formal antara para menteri luar negeri didampingi beberapa staf mereka.
Indonesia Siap Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Melansir Kompas, soal langkah Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan bahwa alasannya adalah perjuangan HAM. Ini merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia dan rekam jejak Indonesia di politik internasional selama ini.
”Dan secara konsisten, Indonesia selalu mengedepankan perlindungan HAM di dalam negeri maupun di forum-forum internasional. Kita ingin terus memainkan peran itu. Oleh karena itu, kita kembali lagi mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM,” kata Arrmanatha.
Adapun kepentingan Indonesia masuk menjadi anggota OECD, Arrmanatha melanjutkan, berkaitan dengan target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Menjadi anggota OECD merupakan persiapan mencapai target itu.
”Berbagai standar dan aturan, serta kesiapan, yang disyaratkan OECD akan membantu Indonesia membangun institusi dalam negeri untuk mencapai standar negara maju. Ini sekaligus membantu masuknya investasi ke dalam negeri melalui kepastian hukum dan aturan yang menjadi standar negara maju,” katanya.
Untuk menjadi anggota OECD, Arrmanatha menjelaskan, butuh kesepakatan dari seluruh anggota OECD. Selanjutnya akan ada proses aksesi, termasuk melalui berbagai tahapan dan negosiasi.
”Untuk Dewan HAM, kita akan melalui proses voting pada 10 Oktober (2023). Saat ini, kita sudah mendapatkan clean slate atau dukungan bulat dari negara-negara Asia Pasifik,” kata Arrmanatha.
Kawasan Asia Pasifik memiliki kuota empat negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB. Kali ini, Asia Pasifik bulat mengusulkan Indonesia, China, Jepang, dan Kuwait.
”Untuk mendapatkan dukungan di Asia Pasifik juga melalui proses negosiasi. Dari awalnya lima calon, sudah dikerucutkan menjadi empat negara, termasuk Indonesia. Proses selanjutnya, harus dapat dukungn dari mayoritas anggota PBB,” katanya.
Lobi-lobi maraton oleh Indonesia di sela-sela Sidang Ke-78 Majelis Umum PBB guna memuluskan jalan menjadi anggota Dewan HAM PBB dan anggota OECD, menurut Arrmanatha, berlangsung baik. ”Hasilnya positif.
Semua negara yang bilateral dengan Indonesia baik untuk OECD maupun Dewan HAM semuanya memberikan dukungan ke Indonesia,” katanya.
Apakah Kementerian Luar Negeri sukses melakukan lobi? Jawabannya masih akan menunggu keputusan dari PBB dan OECD. Namun, ikhtiar sudah dan akan terus dilakukan, termasuk melakukan bilateral maraton di bilik-bilik lobi. (sya)