(IslamToday ID) –Pemerintah Amerika Serikat kembali menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris tiga tahun setelah mencabutnya, 17 Januari 2024. Presiden Joe Biden dinilai telah bermain api dengan salah satu keputusan kebijakan luar negeri besar pertamanya itu.
Aljazeera melaporkan, kurang dari sebulan setelah menjabat pada Januari 2021, presiden Amerika Serikat tersebut mencabut dua sebutan “teroris” yang diberlakukan oleh pendahulunya, Donald Trump, terhadap pemberontak Houthi di Yaman.
Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai “pengakuan atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman”. PBB, serta kelompok-kelompok kemanusiaan dan anggota parlemen AS, telah memperingatkan bahwa sebutan “teroris” dapat mengganggu aliran bantuan ke negara tersebut.
Sekarang, tepat tiga tahun kemudian, pemerintahan Biden menerapkan kembali salah satu penetapan terhadap Houthi, dengan menyatakan mereka sebagai “kelompok Teroris Global yang Ditunjuk Khusus” di tengah serangkaian serangan di Laut Merah.
Dan sekali lagi, para pembela hak asasi manusia dan analis politik menyuarakan kekhawatiran atas dampak negatif keputusan tersebut terhadap warga sipil Yaman. Banyak juga yang mempertanyakan apakah penunjukan hari Rabu ini akan berhasil mendorong Houthi untuk mengakhiri serangan mereka.
“Saya sangat prihatin dengan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap masyarakat umum di Yaman,” kata Afrah Nasser, peneliti non-residen di Arab Center Washington DC yang sebelumnya bekerja sebagai peneliti Yaman di Human Rights Watch.
Nasser mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penunjukan tersebut berisiko memperdalam krisis kemanusiaan di Yaman, yang telah mengalami perang selama bertahun-tahun antara Houthi dan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Politbiro Ansar Allah mengeluarkan pernyataan menanggapi keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa klasifikasi tersebut “ironisnya lucu, yang berasal dari negara terorisme global.”
Komite tersebut mengatakan bahwa keputusan mereka adalah sebuah “lencana kehormatan,” yang menyoroti “sikap dukungan kelompok tersebut terhadap rakyat Palestina.”
Houthi juga menyoroti krisis ekonomi dan kemanusiaan parah yang dihadapi oleh masyarakat Yaman akibat kebijakan yang dipimpin AS, yang telah melumpuhkan lembaga-lembaga besar pemerintah, dan menghambat prospek pertumbuhan di negara tersebut.
“Yaman pada dasarnya berada di bawah kepungan ekonomi oleh Amerika, dengan penargetan sistem perbankan Yaman yang dinonaktifkan oleh Amerika selama bertahun-tahun,” tegas Politbiro Ansar Allah.[sya]