(IslamToday ID) – Amerika Serikat telah menemukan lima unit Israel bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Salah satunya adalah Netzah Yehuda, sebuah batalyon militer Yahudi ultra-Ortodoks dalam tentara Israel yang disebut melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat.
Departemen Luar Negeri AS pada Senin (29/4/2024) mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi insiden-insiden pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sebelum serangan yang dipimpin Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober lalu.
“Setelah melalui proses yang cermat, kami menemukan lima unit Israel yang bertanggung jawab atas insiden-insiden pelanggaran berat hak asasi manusia. Semua insiden ini terjadi jauh sebelum tanggal 7 Oktober dan tidak ada yang terjadi di Gaza,” ujar wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, seperti dikutip dari Middle East Eye, Selasa (30/4/2024).
“Empat dari unit-unit ini telah secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini, dan inilah yang kami harapkan dari para mitra untuk unit yang tersisa, kami terus melakukan konsultasi dan keterlibatan dengan pemerintah Israel,” lanjutnya.
Meski demikian, Patel mengatakan bahwa temuan itu tidak akan berdampak pada transfer senjata.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Anth
ony Blinken telah mengisyaratkan bahwa peninjauan terhadap unit-unit militer Israel sedang berlangsung di bawah hukum Leahy, yang melarang pengiriman bantuan militer kepada pasukan keamanan asing yang melanggar hak asasi manusia.
“Saya pikir cukup adil untuk mengatakan bahwa Anda akan segera melihat hasilnya. Saya telah membuat keputusan. Anda bisa berharap untuk melihatnya dalam beberapa hari ke depan,” kata Blinken.
Sebelumnya, ABC News melaporkan pada hari Jumat bahwa pemerintahan Biden telah menemukan setidaknya tiga unit militer yang bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia, namun memutuskan untuk tidak menahan bantuan militer kepada unit-unit tersebut karena mereka percaya bahwa Israel telah menangani temuan-temuan tersebut.
Atas temuan itu, sebuah panel Departemen Luar Negeri AS beberapa bulan lalu merekomendasikan agar Blinken memasukkan sejumlah unit militer dan polisi Israel ke dalam daftar hitam menyusul sebuah tinjauan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina. [ran]