JAKARTA, (IslamToday ID) – Isu radikalisme dinilai terlalu berlebihan diangkat oleh pemerintahan Jokowi. Hal itu hanya akan menjadi kontradiktif, sehingga mengaburkan persoalan lain yang lebih krusial.
“Menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya
ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya
membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata anggota DPR RI
asal PKS, Nasir Djamil, Selasa (29/10/2019).
Nasir tidak menafikan bahwa perilaku keagamaan yang
menyimpang berpotensi menciptakan radikalisme yang menjurus kepada gerakan
terorisme. Namun, menurutnya, radikalisme jangan hanya dilihat dari satu
aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut.
“Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” tutur Nasir.
Ia mengaku khawatir dengan memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.
Lebih lanjut, saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi- Ma’ruf bisa berhasil lima tahun ke depan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah dan gerakan separatis di Papua.
Kemudian soal kebakaran 800.000 hektare hutan
yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya
mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut,
serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia (HAM).
“Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu
radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga
sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” tutup Nasir.
(wip)
Sumber: Republika