JAKARTA, (IslamToday ID) – Calon Kapolri terpilih, Komjen Pol Idham Aziz menyatakan proses penegakan hukum terkait penyebaran radikalisme atau terorisme dilakukan kepada oknum, bukan terhadap simbol agama. Ia juga menegaskan radikalisme tidak bisa dikaitkan dengan agama Islam.
Hal itu diungkapkan Idham saat menghadapi uji kepatutan dan
kelayakan (fit and proper test) sebagai Kapolri
di Komisi III DPR pada Rabu (30/10/2019). “Radikalisme tidak bisa
diidentikkan dengan Islam. Radikalisme itu kelompok atau oknum. Tidak bisa
radikalisme itu membawa simbol agama,” kata Idham.
Komisi III DPR sepakat menyetujui Komjen Idham Aziz diangkat
menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Tito Karnavian. Kesepakatan itu diraih
secara aklamasi dalam rangkaian uji kepatutan dan kelayakan terhadap Idham.
“Semua fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu lagi membuat
pandangan fraksi. Semua mengambil keputusan aklamasi untuk menyetujui saudara
Komjen Idham Aziz menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia,” kata Ketua
Komisi III Herman Herry. Selanjutnya, pimpinan Komisi III meminta agar pimpinan
DPR langsung menggelar paripurna.
Isu radikalisme yang selalu dialamatkan pada Islam menjadi
topik hangat dalam uji kepatutan dan kelayakan Idham. Poltikus PKS Aboebakar
Alhabsy menyebut ada kesan di lapangan bahwa umat Islam seperti memiliki jarak
dengan kepolisian.
“Seakan-akan polisi kurang ramah dengan umat,”
ujar Aboebakar. “Kami takbir, dibilang radikal. Kami baca Quran, (dibilang)
radikal. Janganlah!” tambahnya.
Meski pribadi Idham diyakini tak jauh dengan Islam, pada
praktiknya kesan Polri dan umat Muslim saling berhadapan tidak dapat
terelakkan. Karena itu, Idham diminta menjelaskan pemahamannya soal terorisme
dan radikalisme. Terlebih, ia merupakan sosok yang memiliki kiprah dalam aksi
pemberatasan radikalisme dan terorisme dari Poso hingga dr Azhari.
“Saya lihat, percaya dengan Bapak, bagaimana
visi Bapak tentang relasi dengan umat agar hubungan harmonis? Bagaimana agar
terjadi suasana seimbang yang nyaman?” kata Aboebakar mengajukan pertanyaan.
Pertanyaan serupa juga dilayangkan Fraksi PAN.
Idham menyatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, ia
mempunyai visi membangun komunikasi. Komunikasi itu dibangun dengan para pemuka
agama, termasuk kiai maupun habaib. Ia menegaskan akan turut mengampanyekan
bahwa radikalisme tak bisa dikaitkan dengan Islam maupun agama mana pun.
“Kita harus kampanyekan. Kalau kita (melakukan) penegakan
hukum itu pun ke oknum, bukan ke agama,” kata pria yang masih menjabat Kabareskrim
tersebut.
Mengakhiri uji kelayakan dan kepatutan, Idham mengutip
tulisan Presiden ke-3 RI BJ Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentukan. “Izinkan kami mengutip apa yang dikatakan Bapak Habibie, ‘Kepada
Tuhan saya tidak akan bertanya mengapa, kenapa, dan bagaimana. Namun, jika hamba diperkenankan mengajukan
satu permohonan, maka berilah hamba petunjuk serta kekuatan untuk mengambil
jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu,’” kata Idham membacakan buku
tersebut. (wip)
Sumber: Republika, CNN Indonesia