JAKARTA, (IslamToday ID) – Pengacara Habib Rizieq Shihab, Sugito
Atmo Pawiro mempertanyakan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan
bahwa Habib Rizieq bermasalah dengan pemerintah Arab Saudi. Sebab, kata
Mahfud, pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal pemimpin Front Pembela
Islam (FPI) tersebut.
“Kalau bermasalah, ngapain repot, Saudi kan bisa deportasi. Paling langsung deportasi saja
kok, kenapa ini tidak dilakukan?” kata Sugito, Rabu (13/11/2019).
Menurutnya, logika yang digunakan oleh Mahfud keliru. Menurutnya,
Habib Rizieq dicekal atas permintaan penyidik umum kantor intelijen Saudi
dengan alasan keamanan. “Apa urusannya intelijen Saudi, kalau tidak
dapat bahan dari Jakarta,” kata Sugito.
Sugito
tidak menyebut secara rinci maksud “Jakarta” yang dikatakannya. Ia hanya bilang
bahwa institusi di Jakarta itu sebagai “Institusi Besar”.
Berdasarkan informasi yang diterima dari Sugito, tercatat Habib
Rizieq pernah mencoba keluar Arab Saudi pada 8 Juli 2018, 12 Juli 2018, dan 19
Juli 2018. Kemudian, Visa Bisnis Multiple Habib Rizieq habis masa berlakunya
pada 20 Juli 2018. Status Habib Rizieq pun overstay
hingga sekarang.
Sementara, Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia
menyatakan belum menerima informasi dari Riyadh bahwa pemerintah Indonesia
telah meminta pencekalan terhadap Habib Rizieq.
Pernyataan itu diutarakan oleh Kabag Media dan Pers Kedubes
Saudi di Jakarta, Fawaz Abdullah Althaymin ketika dimintai konfirmasi mengenai
klaim Habib Rizieq yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah meminta
Saudi mencegahnya pulang ke Indonesia. “Kami belum menerima informasi
resmi apapun terkait hal itu,” kata Fawaz, Senin (11/11/2019).
Sebelumnya, Habib Rizieq juga pernah menunjukkan bukti yang diklaim sebagai surat pencekalan dari pemerintah Indonesia melalui siaran video di akun Youtube Front TV. Ia mengklaim pencekalannya tidak berkaitan dengan kasus pidana apapun, melainkan ada orang berkepentingan di balik pencekalan yang resah dengan kepulangannya.
Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan akan mempelajari polemik keberadaan
Habib Rizieq di Arab Saudi. Melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil
Anzar Simanjuntak, Prabowo akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar
Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Presiden Jokowi secara khusus untuk
membahas hal tersebut.
Dahnil mengatakan, Prabowo ingin melihat perspektif dari
pihak pemerintah terkait hal-hal yang berkaitan dengan Habib Rizieq. Ia juga
akan melakukan pembicaraan secara khusus dengan pemerintah Arab Saudi. “Tadi
Pak Menhan sampaikan beliau akan pelajari dan beliau juga akan berdiskusi
dengan Pak Presiden Jokowi,” kata Dahnil.
Rekonsiliasi Nasional
Ketua DPP PAN Abraham Lunggana alias
Lulung berpendapat pemulangan Habib Rizieq ke Indonesia bukan masalah
besar bagi pemerintah. Syaratnya, pemerintah harus mau melakukan rekonsiliasi
secara nasional terhadap semua tokoh maupun pihak-pihak yang pernah
berseberangan saat Pilpres 2019.
“Jadi, dimulainya dari pemerintah. Rekonsiliasi nasional. Ya sudah, ajak tokoh
dan elite, juga tokoh yang di seberang sana dan sini, semua jadi satu. Ini
bukan masalah besar mengembalikan Rizieq itu,” kata pria yang karib dipanggil
Haji Lulung ini, Selasa (12/11/2019) malam.
Apabila upaya rekonsiliasi sudah dilakukan, Lulung meminta kepada semua pihak
tak lagi menganggap sebelah mata keinginan Habib Rizieq untuk kembali ke tanah
air. Sebab, pemerintah nantinya harus menggandeng semua pihak untuk mencari dan
membantu permasalahan utama mengapa Habib Rizieq tidak bisa pulang ke Indonesia
selama ini.
“Jangan ada lagi kata ‘pulanglah’, ‘emang ada urusan apa?’ ‘dulu dia juga pergi
sendiri’. Enggak usah ada kata-kata seperti itu. Pemerintah yang sekarang harus
lebih dahulu melakukan rekonsiliasi nasional,” jelas Lulung.
Lebih
lanjut, Lulung menilai rekonsiliasi selepas Pilpres 2019 hanya terjadi antara
Jokowi dan Prabowo semata. Ia mengatakan tokoh-tokoh lain yang berseberangan
dengan Jokowi seperti Habib Rizieq belum diakomodasi untuk rekonsiliasi.
Karena itu, Lulung mengajak agar pemerintah mau untuk
melakukan rekonsiliasi dengan Habib Rizieq sebagai salah satu putra terbaik
bangsa Indonesia. “Sekarang kan sudah selesai. Sudah dong, apalagi? Nah,
mengenai misalnya pencekalan, pemerintah harus lebih dahulu. Pemerintah harus
lebih dulu membuat rekonsiliasi nasional, bahwa bangsa ini penting sekali
dengan keputusan pemerintah dalam hal rekonsiliasi nasional,” pungkas Lulung. (wip)
Sumber: CNNIndonesia.com, Gelora.co, Detik.com