JAKARTA, (IslamToday ID) – Rencana Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pejabat tinggi BUMN menuai banyak kritikan. Selain karena pernah dipenjara dalam kasus penistaan agama, sosok Ahok dinilai sering kontroversial.
Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan, kritik terhadap kebijakan BUMN merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Ahok dan apapun yang berkaitan dengannya memang selalu bikin gaduh.
“Karakter seorang Ahok memang kadang-kadang terbiasa gaduh, kadang-kadang seperti itu,” ujar Bambang di Gedung Nusantara I, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Ahok selama menjabat sebagai pemimpin DKI memang masih menyisakan sejumlah masalah yang belum tuntas di benak publik, seperti masalah pembelian RS Sumber Waras dan pembelian tanah Cengkareng, Jakarta Barat.
Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan Erick Thohir untuk mengukur kapasitas Ahok sebelum resmi menunjuk. “Bidang apa, cocok apa nggak. The right man on the right place itu penting,” tegasnya, Rabu (13/11/2019).
Selain kapasitas, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu juga mengingatkan Erick Thohir untuk mempertimbangkan aspek publik. “Cari orang yang tidak terlalu berpolemik, tidak punya dinamika, sehingga resistensi itu bisa berkurang di arus bawah,” pungkasnya.
Pangi juga meminta pemerintah khususnya
presiden harus memperhatikan setiap orang yang akan ditunjuk pada posisi
penting. “Cari orang-orang yang punya kapasitas di bidang itu. Jangan sebatas
jabatan politis, tapi harus punya skill,” tegasnya.
Pangi lantas menyinggung posisi Ahok yang kini
merupakan kader PDIP. Direktur Voxpol Center Research and Consulting itu tidak
ingin kehadiran Ahok sebatas alat untuk memerah BUMN. “Jangan sampai ditunjuk
BUMN tapi buat cari uang buat partai. Itu yang bikin BUMN nggak maju,” ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN diyakini bakal merugikan Jokowi. “Merugikan Jokowi ya, karena Ahok banyak masalahnya dan pernah dipenjara,” kata Ujang.
Kendati begitu, Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini tidak merasa aneh. Sebab, Jokowi tengah membagi-bagi kekuasaannya di periode keduanya ini. “Tapi itulah kekuasaan. Terus-terusan bagi-bagi jabatan,” pungkasnya.
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengingatkan untuk menjadi
seorang pimpinan BUMN, Ahok harus mundur dari partainya, PDIP. “Jadi tidak
boleh ikut partai politik. Kalau mau masuk BUMN harus mengundurkan diri,”
ujarnya.
Fadjroel yang kini masih menjabat sebagai
Komisaris Utama Adhi Karya menguraikan bahwa dirinya pernah diminta untuk
menandatangani pakta integritas saat akan masuk BUMN. Surat itu tegas tertulis
untuk tidak boleh ikut partai atau kegiatan politik. “Ditandatangani di atas meterai.
Saya melakukan itu,” pungkasnya. (wip)
Sumber: Gelora.co, Detik.com