JAKARTA, (IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurni Syah menyatakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita harus bertanggung jawab atas 20.000 ton beras terancam busuk yang bakal dibuang oleh Perum Bulog.
Pasalnya, kebijakan impor saat panen raya era menteri asal Partai Nasdem itu mengakibatkan puluhan ribu beras stok terbuang sia-sia. Tidak hanya Enggar, tanggung jawab moral juga dibebankan kepada Mendag yang saat ini menjabat. Bagaimana kebijakan yang absurd itu tidak terulang kembali di periode ini.
“Enggar jelas gagal menjalankan politik impor. Kemubaziran ini bukan bencana kebijakan, melainkan kegagalan kebijakan,” kata Dedy, Selasa (3/12/2019).
Pengamat politik dari Universitas Telkom ini justru menilai tidak adanya koordinasi antara Kemendag dengan Bulog yang mengakibatkan stok beras 20.000 ton tidak terdistribusikan hingga akhirnya busuk dan dibuang sia-sia. “Tanpa koordinasi yang baik, juga itikad politik yang bersih, kita akan mengulang kesalahan ini kembali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedy
menegaskan, pemerintah sedianya menjadikan pelajaran atas peristiwa skandal
beras ini. Menurutnya, sebaiknya pemerintah tidak memberikan keleluasaan impor
bagi para pemangku kepentingan seperti Kemendag.
“Presiden Jokowi harus menjadikan ini catatan penting, Mendag
tidak bisa lagi diberi hak leluasa untuk impor tanpa perhitungan matang,”
tandasnya.
Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah. Ia mengatakan permasalahan ini adalah dampak dari kebijakan impor beras mantan Mendag Enggartiasto Lukita yang keliru.
“Membusuknya beras di gudang Bulog, terlepas adanya impor yang tidak tepat, adalah akibat kesalahan manajemen pengelolaan persediaan beras di Bulog. Itu adalah tanggung jawab pimpinan Bulog,” kata Piter.
Bulog sebagai
lembaga pengatur distribusi pangan di Indonesia memiliki tugas dan wewenang
menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Sehingga, kebijakan impor
beras sebesar 2,25 juta ton yang dilakukan Enggar pada 2018 lalu, semestinya
bisa dikelola dengan baik penyalurannya oleh Bulog. “Membusuknya beras
di gudang Bulog adalah permasalahan manajemen persediaan,” ucapnya.
“Kalau manajemennya benar, Bulog tetap bisa memutar
persediaan agar tidak terjadi penumpukan yang berujung membusuknya beras di
gudang Bulog. Bisa digunakan pendekatan first
in first out,” pungkasnya.
Di tempat lain, pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), Marwan Batubara mendesak kasus ini harus segera diaudit oleh BPK. “DPR harus minta audit investigatif. Jangan-jangan yang bermain banyak partai,” ungkapnya.
Sebelumnya, Enggar ngotot melakukan impor beras di saat petani sedang panen raya. Meski sudah dikritik dan diingatkan oleh banyak pihak, politikus Nasdem ini malah tutup kuping rapat-rapat. “Ada kepentingan perburuan rente. Nggak peduli negara buntung dan rakyat miskin makin miskin,” tegas Marwan. (wip)
Sumber: Rmol.id