JAKARTA,(IslamToday ID) – Kementerian Agama (Kemenag) meminta seluruh materi ujiandi madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad untuk ditarikdan diganti. Hal ini sesuai ketentuan regulasi penilaian yang diatur pada SKDirjen Pendidikan Islam No 3751, No 5162 dan No 5161 Tahun 2018 tentang JuknisPenilaian Hasil Belajar pada MA, MTs, dan MI.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan(KSKK) Madrasah pada Kemenag, Umar mengatakan, yang dihilangkan sebenarnyabukan hanya materi khilafah dan perang. Setiap materi yang berbaukekanan-kananan atau kekiri-kirian dihilangkan.
Ia mengatakan setiap materi ajaran yang berbau tidakmengedepankan kedamaian, keutuhan dan toleransi juga dihilangkan. “Karena kitamengedepankan pada Islam wasathiyah,” kata Umar, Sabtu (7/12/2019).
Ia menerangkan dulu Rasulullah mengajarkan semangatperjuangan. Tapi semangat perjuangan dalam konteks saat ini tidak lagi modelperjuangan perang. Nanti dalam sejarah kebudayaan Islam tetap membahas Rasulullahpernah berperang.
Menurut Umar, perang memang bagian dari sejarah kehidupanRasulullah, tapi beliau tidak hanya berperang saja. “Tetapi justru yang kitaungkap banyak nanti aspek kehidupan Rasulullah yang menjaga perdamaian yangmadani,” ujarnya.
Umar mengatakan, perjuangan Rasulullah membangunmasyarakat madani yang dikembangkan. Pokoknya tetap ada tentang perang tapitidak dominan. Sehingga tidak mengesankan Rasulullah hanya melakukan perangsaja.
Umar menyampaikan bahwa yang ingin dikedepankan olehKemenag adalah Rasulullah yang membangun masyarakat madani. Supaya dapatdipahami pentingnya menjaga perdamaian dan toleransi. Sebab Rasulullah denganumat-umat agama lain juga toleran.
Ia menambahkan, semua buku-buku ajar di MI, MTs, dan MA berorientasipada penguatan karakter, ideologi Pancasila, dan antikorupsi. Paling utamamengajarkan Islam wasathiyah.
“Jadi kita ini menyiapkan generasi yang akan datanggenerasi yang betul-betul bisa menjaga perdamaian, persatuan, dan toleransidemi keutuhan NKRI dan kejayaan Islam di Indonesia,” jelasnya.
Umar mengingatkan di Indonesia khilafah ditolak, makatidak mungkin mengajarkan materi yang konteksnya membangun khilafah yangbertentangan dengan Indonesia.
“Apakah kemudian pemerintahan Islam (khilafah) enggakdiajarkan? Ya tentu nanti ada porsi (pelajaran tentang) membangun peradaban danpemerintahan, tapi yang sesuai dengan negara kita Indonesia,” jelasnya.
Menurutnya, anak-anak diajari bagaimana pandangan Islamterhadap membangun negara dan pemerintahan. Jadi perspektifnya beda dengankhilafah yang dimaksud oleh pihak-pihak yang ingin mendirikan khilafah dinegara Pancasila.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan menghilangkanfakta-fakta sejarah Islam. “Tapi pendekatan dan metodologinya yang kita ubah,supaya anak-anak enggak sampai lupa sejarah, dan nggak boleh melupakansejarah,” jelasnya.
Kemenag ingin memberikan bekal kepada para siswa supayamelek informasi tentang negara. Supaya anak-anak tahu membela negara inihukumnya fardu ain. Tapi membela yang mengedepankan asas pemerintahan yangPancasila, meneguhkan NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. (wip)
Sumber: Republika.co.id
