JAKARTA, (IslamToday ID) – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang mengalokasikan APBN tahun 2020 sebesar Rp 372,5 triliun untuk dana bantuan sosial.
“Anggaran ini cukup besar, meskipun tidak sebesar anggaran untuk pembangunan
infrastruktur,” ujar SBY dalam pidato “Refleksi Akhir Tahun” di Jakarta Convention Center, Senayan,
Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam.
Sayangnya, anggaran tersebut menjadi tidak besar
karena harus terbagi pada program bantuan pangan, pendidikan, kesehatan,
subsidi tepat sasaran, dan juga dana desa.
SBY menyebut seharusnya pemerintah bisa menambah alokasi dana sosial itu. Yakni, dengan mengurangi porsi anggaran pembangunan infrastruktur. “Justru pembelanjaan yang terlalu tinggi dalam pembangunan infrastruktur dan menomorduakan pembangunan manusia, menurut kami tidak tepat dan tidak adil,” ungkapnya.
SBY juga turut menyinggung
soal rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) serta iuran BPJS
Kesehatan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang tidak cukup baik untuk
dibanggakan.
“Secara moral dan
sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka
sedang susah,” ujarnya.
Harusnya, pemerintah bisa memahami kondisi daya beli masyarakat
Indonesia yang mengalami penurunan. “Kesulitan ekonomi,
termasuk lemahnya daya beli masyarakat memang nyata,” kata
SBY.
Salah satu bukti sulitnya ekonomi adalah penurunan angka transaksi pada produk retail dan industri otomotif. “Penurunan daya beli ini ditandai oleh perlambatan penjualan retail,
penurunan penjualan mobil dan motor, serta perlambatan konsumsi makanan,” jelasnya.
“Juga ditandai oleh tekanan terhadap upah riil petani dan pekerja
konstruksi,” imbuh Presiden keenam RI ini.
Diakui SBY, dampak
lesunya ekonomi ini tidak akan dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah ke
atas. Namun Indonesia yang dihuni oleh mayoritas masyarakat menengah ke bawah
menjadikan persoalan ini serius dan harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan.
“(Dampak lesunya
ekonomi) Terutama pada
masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum tidak mampu. Bagi masyarakat papan
menengah dan atas, barangkali tidak merasakannya,” pungkasnya. (wip)
Sumber: Rmol.id, Detik.com