JAKARTA, (IslamToday ID) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta media asing Wall Street Journal (WSJ) mengklarifikasi atas pemberitaan tendensius kepada ormas Islam tanah air. PP Muhammadiyah bahkan mengancam akan menempuh langkah hukum jika tidak ada upaya permintaan maaf dari media tersebut.
Seperti diketahui, WSJ
menurunkan artikel bahwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan MUI mendapat “uang diam” sehingga tidak protes atas isu kemanusiaan
terhadap etnis Uighur di Xianjiang, China.
“PP Muhammadiyah mendesak agar Wall
Street Journal (WSJ) meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga
Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil
langkah hukum sebagaimana mestinya,” tegas Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti saat jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng
Raya No 62, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Selain itu, Muhammadiyah
juga meminta kepada pemerintah China untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses
masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan masyakarat Uighur.
Pemerintah China juga harus menghentikan segala represi pelanggaran
HAM khususnya kepada masyarakat Uighur. “Pemerintah Tiongkok harus memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk
melaksanakan ibadah dan memelihara identitas,” ungkap Mu’ti.
Sebelumnya, Mu’ti juga menegaskan bahwa Muhammadiyah senantiasa independen dalam setiap pernyataan dan kegiatan-kegiatannya. Sehingga jika ada yang mengatakan Muhammadiyah dibiayai, maka dia sudah kehilangan hati nuraninya. “Jadi tidak ada ceritanya Muhammadiyah itu bisa dibeli,” katanya.
Mu’ti juga menyebut pemberitaan WSJ pada Rabu (11/12/2019) lalu itu terlalu provokatif, tendensius, dan tidak berdasar. Ia memastikan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam tidak akan pernah tinggal diam jika ada tragedi dan isu kemanusiaan.
“Jadi WSJ telah menerbitkan berita yang ecek-ecek, berita yang murahan dan tidak memiliki dasar. Berita itu salah, keliru, dan sesat serta menyesatkan,” tegas Mu’ti.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa sikap Muhammadiyah terhadap isu-isu hak asasi manusia (HAM) jelas akan bereaksi keras jika menyangkut kemanusiaan. “Sekali lagi, Muhammadiyah tidak mendapatkan bantuan, tidak pula dibeli, dan tidak pula dibayar hanya karena kepentingan politik tertentu,” pungkasnya. (wip)
Sumber: Rmol.id, Gelora.co