JAKARTA, (IslamToday ID) – Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Mendikbud Nadiem Makarim dan seluruh jajaran Kemendikbud berhenti menyalahkan pemerintah daerah terkait kekurangan guru yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Sebaiknya Kemendikbud fokus mendesak Kemenpan-RB dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk sesegera mungkin melakukan perekrutan guru, baik melalui jalur CPNS atau pola rekrutmen PPPK.
“Bisa dipastikan tidak ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang jumlah gurunya tercukupi. Sehingga sangat tidak logis jika pemerintah terutama Kemendikbud menyalahkan pemerintah daerah terkait dengan rekrutmen tenaga honorer,” kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim dalam rilisnya, Rabu (18/12/2019).
Menurutnya, honorer itu tak perlu ada jika pemerintah pusat mencukupkan guru PNS atau PPPK. Sehingga dalam hal ini justru pemerintah daerah telah menyelamatkan pendidikan kita dengan “terpaksa” menggunakan tenaga honorer guru.
“Jadi selama ini Kemendikbud menjadi penikmat upah murah. Mendikbud harusnya ngotot dengan kebutuhan guru, bukan malah menyalahkan Pemda. Menyalahkan Pemda adalah bentuk lepas tangan Kemendikbud terhadap kebutuhan guru,” tegas Ramli.
“Jadi ini jelas sesat berpikir yang mesti diluruskan. Sudah puluhan tahun sesat pikir ini dilestarikan, karena itu Mendikbud sebaiknya tidak ikut-ikutan dalam kesesatan ini,” tambahnya.
Ramli tidak bisa membayangkan apa jadinya jika Pemda terutama kepala sekolah tidak merekrut tenaga honorer untuk mengisi ruang-ruang kelas kosong yang ditinggalkan oleh guru-guru yang pensiun. Guru-guru yang diangkat menjadi kepala sekolah dan tidak diberi kewajiban mengajar lagi, serta guru-guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah dan juga guru-guru yang diangkat menjadi pejabat daerah dalam struktural pemerintahan.
“Pemerintah pusat tidak layak menyalahkan pemerintah daerah. Justru seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang sukses mengajak guru-guru yang mau secara ikhlas mengajar di sekolah-sekolah, meskipun hanya diberikan honor Rp 100.000 per bulan,” terang Ramli.
Menurut Ramli, IGI pun getol mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghapuskan sistem guru honorer. Sebab, lanjutnya, tidak layak jika menggantungkan harapan masa depan bangsa pada mereka yang hanya dibayar Rp 100.000 per bulan dengan status yang tidak jelas.
“Sebagai menteri baru sebaiknya Nadiem Makarim tidak terpengaruh dengan sesat pikir para pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Nadiem harusnya berpikir lebih jernih tentang guru-guru honorer ini. Mengapa mereka ada dan bagaimana peran mereka dalam menyelamatkan pendidikan kita yang hampir saja lumpuh,” pungkasnya. (wip)