JAKARTA, (IslamToday ID) – Persoalan kebangsaan yang belum selesai hingga saat ini adalah kesenjangan ekonomi. Rakyat sudah dilecehkan dan menjadi korban dari masalah ketimpangan ekonomi.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj dalam konferensi pers tentang “Refleksi Akhir Tahun 2019” di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (2/1/2020).
“(Persoalan) yang belum (selesai) adalah toleransi di bidang ekonomi, harmonis di bidang ekonomi. Di kita sudah jadi korban, kita sudah ditinggal, kita selalu dilecehkan. Ketika ada kepentingan politik, kita diajak. Sudah selesai, kita ditinggal, rakyat ditinggal,” kata Said.
Menurutnya, implementasi terhadap sila kelima
Pancasila masih jauh dari apa yang telah dicita-citakan. Sementara untuk
persoalan toleransi, ia mengatakan, bagi NU itu sudah selesai. “Masalah toleransi
antaragama itu sudah selesai, kami sudah toleran, kami loh ya, NU. Sudah paham semua dari pengurus pusat sampai
ranting,” ujarnya.
Bahkan, Said menyebut NU menjadi barisan paling depan dalam
mengimplementasikan toleransi, kebhinekaan, kemanusiaan, dan persatuan. Tapi, sila kelima, yakni berbicara
masalah sosial, kondisi saat ini menurut NU masih jauh dari yang mereka
cita-citakan.
PBNU juga mengingatkan tugas pemerintah adalah mengakselerasi pemerataan
distribusi kesejahteraan dan pemerataan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi
yang berkeadilan. Said menambahkan, NU mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program
pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan.
“NU melihat tujuh
dekade pembangunan nasional belum mampu melenyapkan penyakit ketimpangan.
Penyakit ini telah diwariskan sejak era kolonial yang menciptakan stratifikasi
sosial berdasarkan penguasaan atas kue ekonomi,” kata Said.
Ia menyebut bahwa
penyakit itu diwariskan turun-temurun setelah Indonesia merdeka. Ini terlihat
dari langgengnya oligarki, yaitu penguasaan atas aset ekonomi oleh segelintir
orang.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyebut bahwa pernyataan Said sangat mungkin ada kaitannya dengan tidak diakomodasinya NU dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. “Saya rasa tidak hanya terbatas masalah kabinet, tapi bisa saja itu salah satunya,” ujar Johan.
Menurutnya, pernyataan Said juga
berhubungan dengan ekonomi umat. Di mana, ekonomi seharusnya menyejahterakan
masyarakat tingkat mana saja. “Prinsipnya implementasi ekonomi Pancasila, perkuat ekonomi menengah ke
bawah. Salah satunya angka kesejahteraan petani,” ujar Johan.
Untuk itu, pemerintah sebaiknya juga mendengar curahan hati
dari PBNU. Menurut Johan, PBNU adalah perwakilan umat yang dapat
menjadi masukan bagi pemangku kekuasaan.
Johan menegaskan, NU adalah salah satu penopang utama pilar
kebangsaan yang mengayomi puluhan juta umat di Indonesia. “Sehingga, sangat
memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi di lapangan. Dan, kondisi ekonomi
umat tentu sangat penting dalam menata kebangsaan kita,” pungkasnya. (wip)
Sumber: Republika.co.id