JAKARTA,
(IslamToday ID) – BPK sedang melakukan audit terhadap Yayasan Asuransi ABRI (Asabri). Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sudah
mendengar hal itu. Bahkan ia menduga ada korupsi di atas Rp 10 triliun dari
uang yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu.
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah
fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu,” kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat,
Jumat (10/1/2020).
“Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang
pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah,
nggak bisa keluar,” tambahnya.
Karena hal ini menyangkut hajat hidup
orang banyak, Mahfud akan melakukan serangkaian langkah strategis. Salah
satunya memanggil menteri terkait.
“Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara, dan jumlahnya
besar. Dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia
dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena itu masuk BUMN Asabri,” ujar Mahfud.
Mahfud menegaskan tidak boleh toleran terhadap korupsi.
“Kita akan segera panggil Bu Sri Mulyani dan Pak Erick Thohir untuk
menanyakan duduk masalahnya. Kalau memang ada masalah hukum, ya kita giring ke
pengadilan. Tidak boleh korupsi untuk orang-orang prajurit, untuk tentara yang
bekerja mati-matian meninggalkan tempat sesudah masa pensiunnya disengsarakan. Gitu ya. Dan itu
kan hak prajurit,” tegas Mahfud.
Bila indikasinya kuat, ia yang akan mengantarkan sendiri ke aparat hukum. Tidak peduli apakah ada
unsur militer yang terlibat.
“Mari kita giring proses hukum ini supaya diungkap. Nggak usah berspekulasi
si A terlibat, ini dari Istana. Ndak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu, jangan
ditutup-tutupi, yakinlah. Jadi kalau orang yang selalu curiga ini terlibat, ini
terlibat, kasih ke saya. Saya nanti yang antarkan ke KPK atau ke kejaksaan,” pungkasnya.
Sementara
itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku
tengah menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) terkait Asabri.
“BPK sudah mengeluarkan audit untuk Jiwasraya, kalau yang Asabri belum dapat
audit BPK-nya. Kita tunggu saja. Jangan nanti mikir-mikir apa gitu,” katanya.
Erick belum bisa banyak bicara mengenai Asabri karena belum tahu pasti kondisi asuransi plat merah ini. “Saya belum siap untuk bicara Asabri karena saya belum tahu,” tambahnya.
Demikian pula dengan BUMN lain seperti
PTPN. Ia mengaku belum tahu karena belum di-review.
“Sama kalau teman-teman tanya saya, bagaimana dengan PTPN atau perkebunan? Saya belum tahu kan belum di-review,” tutupnya. (wip)
Sumber: Detik.com