JAKARTA, (IslamToday ID) – Hujan kritik tertuju pada Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly pasca ikut mengumumkan 12 anggota tim hukum PDIP terkait kasus suap yang menimpa caleg Harun Masiku.
Bukan sebagai Menteri, Yasonna berposisi sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan bagi partai berlambang banteng moncong putih. Ia berdiri di tengah, di antara para advokat PDIP untuk menghadapi kasus yang ditangani oleh KPK.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai apa yang dilakukan oleh Yasonna menggambarkan segala kekhawatiran berbagai pihak saat Presiden Jokowi memilih Menkum HAM dari kalangan parpol. “Kalau Jokowi benar-benar mau menegakkan hukum, hukum tidak boleh terafiliasi pada kepentingan partai politik,” kata Pangi, Senin (20/1/2020).
Jokowi sempat getol dan keras menolak menteri untuk urusan hukum dari latar belakang partai. Jaksa Agung yang tadinya dijabat eks kader Nasdem Prasetyo diganti di periode ini. Namun, khusus untuk Yasonna, Jokowi melakukan pemakluman.
“Ini semua ulah Presiden Jokowi, yang tetap ngotot dan memaksakan pembantu presiden yang berkaitan dengan agenda penegakan hukum dari partai politik,” kata Pangi.
Pangi melanjutkan, saat Yasonna dipilih dan menyatakan akan profesional sebagai Menkum HAM, harusnya ia melepaskan jabatan partai. Sehingga, tidak terjadi conflict of interest antara agenda partai dan agenda penegakan hukum.
Namun faktanya, Yasonna tetap bekerja sebagai Ketua DPP PDIP. Pangi menilai penegakan hukum yang dilakukannya akan terpaut dengan agenda partai. “Bagaimana hukum bisa bekerja maksimal. Akhirnya hukum ditaklukkan realitas politik,” ujarnya.
Harusnya, lanjut Pangi, Yasonna mundur dari Menkum HAM untuk menangani kasus hukum PDIP. Dengan kejadian ini, Pangi menilai Menkum HAM seperti tidak punya etika dan tidak paham soal pantas dan kepatutan.
“Bagaimana mungkin beliau bisa, kok bisa seorang menteri hukum dan HAM sekaligus menjadi tim hukum PDIP. Kita tidak habis pikir, di mana rasa malu dan etika itu,” ujar Pangi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai seharusnya perkara suap yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangani oleh kader-kader partai lainnya. Yassona dinilai cukup fokus sebagai Menkum HAM.
“Tim hukum PDIP bisa diserahkan kepada kader lain. Toh stok kader PDIP begitu banyak dan mumpuni,” ujar pengamat politik dari Universiyas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Senada, Adi pun menyebut, Yasonna semakin menjawab kekhawatiran publik saat Jokowi memilih seorang politikus partai sebagai salah satu menterinya. Penegakan hukum dinilai menjadi tidak efektif dengan adanya campur tangan sang menteri sekaligus ketua DPP PDIP itu.
“Publik mengkhawatirkan itu, khawatir ada conflict of interest karena posisi Pak Yasonna yang bukan hanya pengurus DPP bidang hukum, tapi sebagai Menkum HAM juga,” ujarnya.
Untuk menghindari hal tersebut, maka Adi pun mengingatkan agar Yasonna tak perlu terlibat sama sekali dengan kasus yang menimpa Harun Masiku. “Urusan partai diserahkan ke yang lain saja. Tak elok dilihat publik,” ujar Adi.
Istana Kepresidenan sendiri menolak berkomentar soal potensi konflik kepentingan yang dilakukan Menkum HAM Yasonna Laoly. “Urusan politik itu. Tanya beliau (Yasonna),” ujar Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko. (wip)
Sumber: Republika.co.id