JAKARTA, (IslamToday ID) – Kementerian Agama (Kemenag) dianggap terburuk dalam persepsi publik berdasarkan survei 100 hari kabinet yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO). Kemudian disusul Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Dalam persepsi publik, kementerian-kementerian itu dianggap tidak produktif. Kami juga mempertanyakan perlu tidak kabinet sekarang diresshuffle. Jawabannya mengejutkan, 42 persen publik menganggap pergantian menteri itu perlu, 36 persen tidak, 22 tidak menyampaikan pendapat,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, Sabtu (8/2/2020).
Dalam kondisi demikian, Dedi mengatakan bahwa pertanyaan survei berlanjut pada pertanyaan kementerian mana yang perlu diganti. “Ini yang perlu kita sampaikan. Yang layak diganti adalah Menkumham 36 persen, Menteri Agama 32 persen, dan Menkominfo,” katanya.
“Dua menteri (Menkumham dan Menag) ini sebetulnya selaras dengan kinerjanya. Karena di awal saja kami punya data bahwa Menkumham adalah yang paling tidak disukai, berkinerja buruk. Jadi linear (antara persepsi publik dan kinerja),” ujar tambah Dedi.
Kendati demikian, publik juga memberi persepsi positif atas program-program pemerintah. Program yang mendapat respons positif adalah program infrastruktur dan pembagian sertifikat hak milik tanah.
“Begitu juga dengan bidang kesehatan dan pemindahan ibukota. Ini juga sama, dianggap prestasi. Jadi meski belum terjadi. Artinya dalam persepsi publik itu ide yang luar biasa,” tutur Dedi.
“Kementerian yang paling berprestasi dan dianggap publik baik adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kemendagri,” tambahnya.
Sementara itu, politisi PKB, Luluk Nur Hamidah menyebut 100 hari Kabinet Indonesia Maju masih terdapat permasalahan yakni miskomunikasi. Padahal, permasalahan tersebut sudah pernah terjadi di pemerintahan Jokowi periode pertama.
“Yang dimaksud dengan miskomunikasi koordinasi yang tidak baik itu sudah terjadi pada periode yang lalu. Tapi faktanya ketika periode kedua ini tidak ada pembelajaran,” ujar Luluk dalam diskusi polemik dengan tajuk “100 Hari Kabinet Jokowi-Maruf” di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta, Sabtu (8/2/2020).
Menurutnya, masih ada miskomunikasi yang terjadi antar kementerian. Hal tersebut karena kurang koordinasi yang baik. “Tak ada koordinasi yang baik antara kementerian dan dari sistem pelaporannya itu jelas kepada satu pintu,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, politisi PDIP Effendi Simbolon meminta publik tak langsung menyimpulkan 100 hari kabinet Jokowi-Maruf. Pasalnya, hampir semua kementerian teknis melakukan perubahan revolusioner dalam hal membuat kebijakan. Ia mencontohkan kebijakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang berbanding terbalik dengan menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti.
“Di semua kementerian teknis khususnya, itu terjadi perubahan yang revolusioner dalam kebijakan. Ini satu contoh di sektor kelautan antara kebijakan Susi dengan kebijakan Pak Edhy sekarang, itu kan berbanding terbalik,” ucap Effendi.
Ia pun menilai semua menteri-menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf selalu melakukan evaluasi dan perubahan. “Semua kementerian selalu melakukan evaluasi dan perubahannya itu langsung timur barat begitu. Sepertinya ini pemerintahan baru, pemerintahan yang baru, yang betul-betul adalah dari nol lagi,” kata Effendi. (wip)
Sumber: Republika.co.id, Ayobandung.com