IslamToday ID –-Penunjukan Skill Academy by Ruangguru sebagai aplikator Program Kartu Prakerja membuka tabir adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan di lingkaran ‘Istana’. , perusahaan milik dari Staf Khusus Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara.
Dibalik persolan tersebut, program pelatihan online Kartu Pra-Kerja menyisakan sejumlah kejanggalan. Jika ditelisik lebih dalam, regulasi yang menjadi payung hukum Kartu Prakerja, yakni, Perpres 36/2020 yang diundangkan 28 Feb 2020, Kemudian Permenko Perekonomian 3/2020 yang diundangkan 27 Mar 2020.
Dikutip dari laman kemenaker.go.id, ada dua persyaratan dan Kriteria LPK untuk menjadi Mitra Kartu Prakerja di SISNAKER, yakni, Lebih diutamakan LPK yang telah di verifikasi dan/atau telah terakreditasi. Kedua, pada masa COVID 19, hanya diperuntukan untuk LPK dengan pelatihan online
Sementara itu Belva mengatakan bahwa penentuan mitra dilakukan tanpa intervensi siapa pun. Total ada delapan mitra yang menurut Belva semuanya mengikuti proses seleksi sejak akhir 2019.
“Lalu para mitra (termasuk e-commerce) pun kemudian juga membuka platform-nya untuk mitra umum, sehingga total mitra yang berpartisipasi di program ini mencapai PULUHAN mitra. Setahu saya, mitra baru pun juga tinggal daftar saja ke e-commerce,” kata Belva melalui akun twitternya, 15 April 2020 kemarin
Belva juga mengungkapkan bawa proses seleksi tersebut mirip dengan proses kurasi Kartu Indonesia Pintar/Kartu Jakarta Pintar. Ia mengatakan banyak toko atau barang yang menerima pembayaran dari KIP/KJP. Sementara Ruangguru adalah salah satu ‘toko’ dari sekian banyak toko yang menerima pembayaran via prakerja.
Ia pun membantah jika keberadaan Ruangguru sebagai mitra prakerja itu menguntungkan salah satu pihak. Belva mengklaim bahwa prosesnya jelas dan mitra yang ada saat ini jumlahnya mencapai puluhan dengan total lebih dari 2.000 kelas di berbagai bidang.
Ia juga mengatakan bahwa kebijakan prakerja adalah bagian dari kampanye Jokowi sejak pertengahan tahun 2019. Sementara dirinya baru ditunjuk sebagai stafsus presiden pada November 2019.
“Kebijakan program prakerja sudah dilakukan sebelum saya menjadi staf khusus,” tuturnya.
Lingkaran Istana
Publik pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seleksi dilakukan sejak akhir 2019, sedangkan regulasi baru diteken 2020. Selain itu, adanya kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan untuk harus bermitra platform digital juga menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu, pengusutan dugaan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan ini tidak cukup berhenti pada Belva Defara, melainkan semua pihak yang terlibat, termasuk yang belum nampak.
Ahli filsafat, Rocky Gerung menduga kasus Belva seperti sebaran virus corona yang tidak terlihat tapi berbahaya. Secara kebetulan, belva yang terekspos sebagai ‘makelar’. Oleh karena itu, lingkaran istana patut dicurigai dan diawasi.
“Tapi seperti corona, harus dianggap ada juga di istana yang berstatus “makelar tanpa gejala”,” terangnya Ahad (19/4/2020).
“Karena itu, dengan satu kasus staf khusus itu, harus diasumsikan bahwa banyak pejabat istana juga adalah ODP. Termasuk mereka yang defensif dan apologetik terhadap koleganya itu,”imbuhnya
Selain itu, ia juga menyoroti dana ratusan triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan Covid-19. Disisi lain pemerintah menggunakan Perppu 1/2020 sebagai tameng kekebalan hukum. Rocky menilai hal ini sangat berbahaya.
“Darurat nasional dengan Rp 400 triliun cash, tanpa pengawasan. Itu tentu menggiurkan moral-hazard,” tekannya.
Oleh karena itu, Rocky mendukung langkah peneliti Indef, Yudhistira yang menantang stafsus Jokowi untuk memberikan penjelasan melalui debat public. Menurut Rocky lanhgkah itu tepat untuk membuka tabir ‘permainan’ di Istana.
Mirip Konten Gratis
Publik menilai materi-materi kursus yang disajikan tidak jauh berbeda dengan konten gratis dari YouTube. Oleh karena itu pelatihan yang ini digelontor anggaran 5,6 triliun terus menuai kritik.
Sejumlah paket pelatihan yang ditawarkan anatra lain, paket pelatihan ojek online, sukses kerja sampingan di masa corona,mahir berbahasa Inggris (Grammar, TOEF), kembangkan UMKM hingga kebanjiran order, trik buka usaha untuk pemula di masa corona, teknik lamar kerja di masa corona
Kemudian, paket pelatihan Dapat penghasilan tetap jadi staff admin & sekretaris, teknik lengkap menjual apapun dengan mudah, dapartkan pekerjaan tetap jadi customer service, kelas investasi pemula untuk raih keuntungan cepat,
Adapula paket pelatihan, Teknik lengkap memasarkan produk secara online, Belajar desain grafis, berpenghasilan jutaan, Jago bicara di depan umum berpenghasilan jutaan, Belajar menulis konten berpenghasilan jutaan, Menjadi YouTuber berpenghasilan jutaan, Teknik merancang produk (product design), Mengembangkan aplikasi android bagi pemula, Berkarier di dunia produksi audio berpenghasilan jutaan
”Yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apa pun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang,” ujar Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, Senin (20/4).
“Kalau hanya bikin CV, manajemen stress, semua ada di YouTube, gratis, asalkan pemerintah mau kasih subsidi internetnya,” imbuhnya
Anggota Komisi IX DPR-RI, Saleh Daulay menduga pelatihan peserta program Kartu Pra Kerja yang diberikan tidak jauh berbeda dengan konten yang tersebar di berbagai media sosial. Menurutnya, menilai jika pelatihan yang ditawarkan seperti yang ada di media sosial, maka tidak perlu bekerja sama denga lembaga-lembaga pelatihan.
“Sebab, pelatihan lewat media sosial sudah sangat banyak. “Rata-rata, pelatihan tersebut dibuka dan diberikan secara gratis,” papar Saleh.
Sukamta, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai program Kartu Prakerja layaknya program bagi-bagi uang ke perusahaan digital. Padahal mereka sudah mendapat keuntungan dari peningkatan pengguna aplikasi, sebagai dampak kebijakan stay at home.
“Ada kesan kuat di masyarakat bahwa ini seperti bagi-bagi uang kepada vendor perusahaan digital,” kata Sukamta kepada wartawan, Senin (20/4/2020)
Penulis Arief Setiyanto