IslamToday ID –– Sebanyak delapan negara di ASEAN sudah menurunkan BBM. Penurunan harga BBM tersebut merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia anjlok dalam tiga bulan terakhir.
Seperti dilansir globalpetrolprices.com Malaysia, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, Laos dan Singapura telah menurunkan harga BBM. Indonesia menjadi satu satunya negara di ASEAN yang belum menurunkan harga BBM.
Bahkan sejak dua bulan terakhir Malaysia tercatat sudah enam kali menurunkan harga BBM. Per 13 April 2020, Ron 95 di Malaysia dijual dengan harga 0,29 dollar AS per liter atau Rp 4.387 per liter. Singapura juga sudah enam kali menurunkan harga BBM sejak Maret hingga Mei 2020. Sejak Januari hingga 4 Mei, harga bensin di Singapura turun hingga dijual dengan harga 1,37 dollar AS per liter.
Myanmar malah sudah sembilan kali menurunkan harga BBM dalam dua bulan terakhir. Per 4 Mei 2020, harga BBM di negara tersebut 0,36 dollar AS per liter, atau turun 46,27 persen. Sementara Kamboja dalam dua bulan terakhir sudah 5 kali menurunkan harga BBM. Saat ini harga BBM dinegara tersebut dijual US$ 0,66 per liter. Jika dihitung sejak awal tahun harga BBM di negara tersebut turun hingga 34,65 persen
Globalpetrolprices.com, mencatat harga BBM Indonesia pada Februari 2020 menjadi 0,6 dollar AS per liter. Namun sejak pandemi corona melanda Indonesia dan harga minyak dunia berkal-kali anjlok selama Februari hingga Mei, pemerintah Indonesia tidak kunjung menurunkan harga BBM.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengaku belum mau menurunkan harga BBM. Menurutnya, saat ini pemerintah masih memantau fluktuasi harga minyak mentah dunia dan juga nilai tukar rupiah.
Ia juga tengah menunggu menanti dampak kesepakatan pemangkasan produksi negara-negara OPEC dan non-OPEC mulai bulan Mei sebesar 9,7 juta barel. Selanjutnya pada semester II-2020 anggota OPEC+ memangkas produksi sebesar 8 juta barel. Setelah itu juga pemotongan produksi kembali yang diprediksi mencapai 6 juta barel pada 2021-2022.
“Kami hitung juga kemampuan Pertamina. Sekali lagi kami perhatikan ini dampaknya 2 bulan atau 3 bulan.. Setelah OPEC melaksanakan pemangkasan produksi [Mei – Juni] kita lihat,” kata Menteri ESDM, Dalam Rapat Dengar Pendapat Virtual bersama Komisi VII DPR RI, Senin (4/5/2020) lalu.
Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak kunjunng menurunkan harga BBM. Sebab, jika mengacu pada harga minyak dunia yang anjlok dalam beberapa bulan terakhir, seharusnya penurunan harga BBM pada Februari 2020 berlanjut. Sebab harga minyak dunia terus mengalami penurunan hingga akhir April 2020.
“Sudah sepantasnya Indonesia menurunkan harga BBM untuk yang ketiga kalinya. Permintaan ini sangat wajar dan objektif karena negara lain di ASEAN sudah melakukan penyesuaian harga,” ucap Mulyanto dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI, Senin (4/5/2020).
Dampak
Direktur Eksekutif Reforminer, Komaidi Notonegoro mengatakan memang harga BBM layak untuk turun. Namun menurutnya, ada situasi yang tidak mudah. Salah satunya turunnya permintaan BBM yang nilainya sangat besar. Pada Januari-Februari 2020 saja permintaan BBM di Jakarta turun 59 persen. Sedangkan di kota besar turun sekitar kisaran 30-65 persen.
Jika harga segera diturunkan, konsekuensinya Pertamina akan kehilangan pendapatan dan berpengaruh pada dividen tahun 2020. Di sisi lain, bisnis pertamina merupakan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir. Saat harga minyak jatuh, bisnis hulu otomatis merugi, sehingga berdampak pada sektor hilir.
Seperti dilansir Tirto ID, Direktur Eksekutif, Institute for Essential Services and Reform (IESR) Fabby Tumiwa kebijakan harga BBM seringkali bersifat populis.
Ketika harga minyak mentah turun, pemerintah dengan senang hati menurunkan harga BBM. Namun sebaliknya, ketika harga bahan bakar primer naik, pemerintah enggan menaikkan harga BBM dengan dalih masyarakat. Alhasil, masyarakat pun terbiasa dengan murahnya harga bahan bakar fosil, padahal pemerintah punya tugas mengejar dan beralih ke energi terbarukan.
“Jadi jangan mikirnya populis terus. Setelah Corona masih ada masa depan,” ucap Fabby saat dihubungi ujarnya, Jumat (20/3/2020).
Kebijakan populis pada harga BBM kerap mengorbankan APBN demi menutupi dengan kenaikan. Terkadang juga membebani pertamina secara langsung. Terungkap fakta, ternyata jumlah utang pemerintah kepada Pertamina cukup tinggi yakni Rp 75 triliun pada tahun 2019. Dari hutang tersebut pemerintah baru saja membayar Rp 7 triliun untuk kompensasi tahun 2016.
Sementara pada Oktober 2019 lalu diketahui bahwa arus kas Pertamina terus menerus terpangkas dalam kurun waktu empat tahun terakhir hingga menyentuh posisi US$3,16 miliar di 2018. Meskipun di tahun yang sama Pertamina berhasil mengantongi laba US$660 juta pada periode semester I 2019.
Penulis: Arief Setiyanto
Editor: Tori Nuariza