IslamToday ID –Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang tidak penting dan harus dibubarkan. Peryataan tersebut dilontarkan politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Menurutnya keberadaan BPIP hanya menguras anggaran negara.
“Apalagi yang mau dibina, BPIP itu menurut saya lembaga tidak penting, seharusnya dibubarkan saja. BPIP hanya redundant, buang-buang uang, buang-buang resources, dan tumpang tindih,” kata Fadli (1/7/2020).
Hal tersebut dilontarkan Fadli menanggapi pernyataan Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjangan (PDIP) yang juga menjabat Wakil Ketua MPR. Sebelumnya, Ahmad Basarah mengemukakan agar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dikembalikan menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Tujuan untuk memperkuat keberadaan BPIP.
“kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) dan materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang,” kata Basarah
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid juga turut mengkritik BPIP. Ia mengatakan saat polemik RUU HIP memanas, Ketua BPIP justru menghilang. Padahal BPIP merupakan lembaga yang hendak dikuatkan dengan RUU tersebut. Seharusnya BPIP muncul untuk meredam polemik.
“Kepala BPIP “menghilang” di tengah ramainya pembahasan RUU HIP. Mungkin karena kepala BPIP repot/takut bersikap?” ucap Hidayat Nur Wahid di akun twitternya pada (27/6/2020).
BPIP baru muncul ketika membahas anggaran dengan DPR untuk periode tahun 2021 mendatang. Tahun 2021 mendatang BPIP mendapatkan jatah anggaran senilai Rp 208,8 miliar. Ketua BPIP, Yudian Wahyudi (22/6) lalu mengatakan tersebut akan digunakan untuk menyukseskan sembilan program pembinaan ideologi Pancasila BPIP yang menjadi prioritas nasional.
Kontroversi BPIP
Sejak kemunculannya ditahun 2018, BPIP penuh dengan kontroversi. Pertama, gaji Ketua dan anggota BPIP sangat fantastis. Kontroversi ini pernah diangkat radar Radar Bogor pada 30 Mei 2018 dengan judul Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta.
Berita yang diturunkan itu mengundang kemarahan massa PDIP. Sebab, Megawati Soekarnoputri saat itu menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP. Mega mendapat gaji Rp112,5 juta per bulan.
Akibat pemberitaan ini massa PDIP menggerudug kantor Radar Bogor. seorang staf Radar Bogor dipukul oleh pihak PDIP saat keributan itu pecah. Sejumlah property juga dirusak.
Mereka datang dengan marah-marah, membentak, mengejar staf kami yang ada di depan, dan merusak dengan sengaja properti kami,” kata Tegar Bagja,” seperti dikabarkan CNNIndonesia.com (31/5/2020)
Daftar gaji Ketua Dan Anggota Dewan Pengara, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP berdasarkan Perpres No 42/2018:
Sedangkan daftar gaji bagi pengarah, kepala deputi dan tenaga professional sebagai berikut:
Selain soal gaji, kontroversi juga muncul dari Ketua BPIP, Yudian Wahyudi. Ia mengatakan agama musuh terbesar Pancasila. Kemudian Yudian berdalih pernyataannya dipotong oleh detik.
“Musuh Pancasila paling besar itu apa sih? Jujur, musuh terbesar Pancasila itu adalah agama,” kata Yudian, Rabu (12/2/2020).
Kontrovesi lainnya, ialah Salam Pancasila. Yudian menghimbau agar salam diganti dengan Salam Pancasila yang menurutnya lebih toleran. Selain itu, konser amal dan lelang BPIP pada 17 Mei 2020 lalu, ternyata berakhir prank motor jokowi yang kabarnya seharga Rp 2,55 miliar. Akibat konser ini, seorang buruh di Jambi harus berurusan dengan pihak kepolisian karena takut dianggap melakukan penipuan
Terakhir BPIP terlibat dalam proyek penelitian untuk pemajuan toleransi di Indonesia. BPIP turut menandatangani MoU dengan UGM dan UIN Sunan Kalijaga dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 13 Juni 2020 kemarin.
Penulis: Kukuh Subekti