IslamToday ID – Ancaman reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Jokowi membuat takut para menteri. Sejumlah menteri mendadak tampak sibuk bekerja.
Mislanya Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Setelah ‘disentil’ Presiden Jokowi minimnya penyaluran uang insentif bagi tenaga Kesehatan ia tampak sibuk berbenah. Menkes Terawan mendadak mengunjungi Kota Surabaya pada Kamis (2/7/2020). Selain mengunjungi Balaikota Surabaya, Terawan juga mengunjungi Pasar Genteng Baru, Surabaya.
Ia juga mendatangi Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Surabaya. Di sana ia melakukan pertemuan tertutup dengan manajemen RSUA dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Febria Rachmanita.
Menteri Ketenaga Kerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga tampak sibuk ‘menangani covid-19. Menaker melakukan peletakan batu pertama pada proyek pembangunan gedung bedah sentral dan rawat inap RSNU Jombang, Jawa Timur pada (4/7/2020). Ia juga menyampaikan rencananya memperbanyak pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas berbasis pesantren.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate juga mengaku sedang sibuk dengan proyek Kemenkominfo. Pihaknya tengah mengembangkan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital di sektor perekonomian. Sebelumnya, Johnny disorot publik gara-gara kasus kebocoran data pribadi termasuk data pasien Covid-19.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Tidak mau ketinggalan. Agus menjanjikan pihaknya membantu pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar bisa memasarkan produknya secara digital. Langkah ini diambil lantaran Presiden Jokowi menginginkan 100% kebutuhan dalam negeri dipenuhi oleh industri lokal.
Layak Direshuffle
Ekonom Senior Faisal Basri, menilai Menkes Agus Terawan adalah menteri pertama yang layak untuk direshuffle. Menurutnya, Terawan adalah sumber masalah lambatnya penanganan Covid-19 di Indonesia.. Bahkan menurut Faisal, Menkes Agus Terawan menjadi penyebab tidak segera cairnya anggaran khusus penanganan Corona. Pasalnya.
“Nah sumber masalahnya Menteri Kesehatan yang tidak memasuk-masukan rencana kerja itu. Jadi kalau harus dipecat pertama ya Menteri Kesehatan itu,” kata Faisal, detik.com (3/7/2020).
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto layak direshuffle. Menurutnya tugas yang diemban oleh Menko Perekonomian selama pandemic Covid-19 dinilai paling krusial, tapi kinerja Airlangga masih standar.
Bhima menilai, Airlangga belum mampu memacu birokrasi kementerian teknis di bawahnya untuk bekerja ekstra. Padahal dalam pandemic covid-19 dibutuhkan yang bisa bekerja professional yang tegas, sehingga eksekusi stimulus bisa berjalan cepat.
“Menko perekonomian sebagai dirigen utama. Karena, gagal mempercepat realisasi stimulus di bidang dunia usaha dan UMKM. Ini sudah underperformance karena realisasi stimulus dunia usaha baru 6,8% dan khusus UMKM 1% pun belum sampai. Sebaiknya posisi Menko yang strategis di isi oleh profesional bukan ketua partai politik,” jelas Bhima dikutip dari CNBCIndonesia.com (29/6/2020).
Bhima menambahkan, menteri-menteri yang ada di tim ekonomi Jokowi perlu dirombak total. Seperti Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, dan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto. Ia menjelaskan bahwa tim ekonomi yang ada bukan disiapkan untuk menghadapi situasi krisis dan genting seperti saat ini.
Menteri lain yang dinilai Bhima layak untuk direshuffle ialah Menaker Ida Fauziyah. Alasannya, Ida dinilai gagal dalam mengatasi lonjakan kasus PHK. Peran Ida juga terlihat sangat minim dalam program kartu prakerja. Program ini justru ditangani oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.Hal ini menunjukkan peran Menteri Tenaga Kerja sangat lemah.
“Untuk urusan teknis saja seperti tidak punya power,” tutur Bhima.
Ekonom COR, Piter Abdullah. Ia menyebutkan ada dua menteri yang layak untuk di ganti. Yakni Menkes Agus Terawan dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Piter menilai minimnya peran Menkes di tengah situasi wabah Covid-19. Ia melihat tidak adanya terobosan yang dilakukan oleh Kemenkes untuk menghadapi situasi ini. Seharunyam barisan paling depan dalam penanganan pandemic covid-19 adalah Menteri dan para pejabat di Kementerian Kesehatan. Sebaliknya tugas ini seolah olah dilimpahkan ke pundak BNPB.
“Seharusnya yang berkiprah di barisan paling depan adalah Menteri dan para pejabat di Kementerian Kesehatan. Tapi sejauh ini tidak terlihat apa yang menjadi kebijakan terobosan Kementerian Kesehatan,”
“Demikian juga dengan Menteri Sosial. saat ini bantuan sosial sangat dibutuhkan, seharusnya penyaluran bantuan sosial bisa diprioritaskan agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu,” imbuhnya
Penulis: Kukuh Subekti