IslamToday ID – Stimulus bagi dunia usaha ternyata tidak semulus yang dijanjikan pemerintah. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan jika bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sulit diakses. Padahal memerintah menggelontorkan dana triliunan untuk meringankan dampak covid-19 terhadap perekonomian.
Wakil Ketua Apindo, Shinta Kamdani mengungkapkan banyak pengusaha di daerah kesulitan dalam mengakses stimulus pemulihan Ekonomi Nasional. Mereka kesulitan dalam mengakses kredit modal usaha yang dijanjikan pemerintah. Selain itu realisasi subsidi listrik untuk industri manufaktur juga tidak jelas.
“Ada rekan kami dari Medan yang menanyakan sosialisasi pengajuan bantuan kredit modal, karena sudah mengajukan kredit, namun justru di cabang itu semua kredit dihentikan,” kata Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo 2020 di Jakarta, Rabu (12/8/2020) seperti dikutip dari katadata.co.id
Sebelumnya, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UMKM juga telah mengeluhkan sulitnya mengakses stimulus modal usaha. Menurut Mereka stimulus yang diberikan justru berbelit berlit dan terasa seperti jebakan. Sebab terdapat syarat NPWP untuk mendapat dapat subsidi bunga kredit modal usaha.
“Banyak teman-teman di daerah mengatakan bahwa ini adal ah ‘jebakan betmen’ dari pemerintah. Kalau mau bantu ya bantu, kenapa harus pakai embel-embel tambahan? Jujur saja, banyak UMKM di daerah yang tidak memiliki NPWP,” ujar Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Muhammad Ikhsan Ingratubun, Kamis (16/7/2020) dikutip dari sindonews.com
Rincian Dana PEN
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan total, anggaran PEN mencapai Rp695,2 triliun. Ia merinci untuk bidang kesehatan, realisasi anggarannya sebesar Rp6,3 triliun. Jumlah itu baru mencapai 7,19 persen dari total anggaran kesehatan Rp87,55 triliun. Sementara Untuk program perlindungan sosial, dari anggaran Rp203,91 triliun, yang terealisasi baru Rp85,3 triliun.
Lajutnya, realisasi anggaran program sektoral dan pemerintah daerah baru Rp7,4 triliun, dari total anggaran Rp106,05 triliun. Sementara, program bantuan UMKM sebesar Rp123,47 namun baru terealisasi Rp31,2 triliun.
Sementara itu, total insentif untuk dunia usaha sebesar Rp120,6 triliun. Namun baru terealisasi Rp16,2 triliun. Sedangkan untuk korporasi sebesar Rp53,7 triliun.
Menkeu Srimulyani mengakui jika serapan anggaran memang lambat. Namun ia memastikan dalam waktu satu hingga dua minggu serapan anggran PEN akan meningkat.
“Kami perkirakan dalam 1 minggu-2 minggu akan terjadi kenaikan pencairan anggaran, yang kami harapkan akan terus ditingkatkan hingga Desember mendatang,” katanya
Sementara itu, Sandiaga Uno lambatnya serapan dana PEN akibat keberadaan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Menurut Sandi, komite ini justru memperlambat eksekusi belanja program PEN. Komiter tersebut memperlambat koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
“Tim PEN yang dibentuk pemerintah, organisasinya sangat gemuk, berpotensi membuat birokrasi baru, dapat memperlambat eksekusi program, membuat K/L serta pemda makin kebingungan untuk koordinasi. Apalagi dunia usaha,” kata Sandi dalam Rabu (12/8/2020) seperti dilansir kumparan.com
Sandi menyebut, saat ini masyarakat harus tetap aktif memanfaatkan peluang usaha di tengah pandemi, ketimbang hanya menunggu bantuan pemerintah. Ia mengungkapkan,, ada banyak sektor yang bisa menjadi peluang usaha, terutama bagi mereka yang mampu memanfaatkan teknologi digital. (AS)