IslamToday ID –Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPI) yang terdiri atas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI) mengelurkan Maklumat Merah Putih. Dalam maklumat tersebut ASMaPI dan Anak NKRI menilai pemerintah gagal memenuhi amanat konstitusi.
“Pemerintah terbukti gagal dalam mengemban amanat konstitusi. Perekonomian nasional sampai kuartal 2-2020 terpuruk, minus 5,32%,” tulis mereka dalam keterangan rilisnya yang diterima redaksi Islamtoday.id (13/8/2020).
ASMaPI juga mengungkapkan bahwa kehidupan rakyat saat ini semakin terjepit yang disebabkan oleh naiknya harga yang tak terkendali. Rakyat juga semakin menderita karena PHK terjadi dimana-mana dan lapangan pekerjaan nyaris tidak ada. Ironisnya, di saat yang bersamaan pemerintah justru mengizinkan TKA (tenaga kerja asing) asal China datang ke Indonesia.
ASMaPI adalah menilaipraktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang kian merajalela. Tidak hanya itu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang dinilai bermasalah. Pemerintah telah menenggelamkan Indonesia kejuruang utang ribuan triliun dengan bunga tinggi. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan juga membuat impor sangat ugal-ugalan. Selain itu perusahaan BUMN menjadi ladang bancakan.
“Di bidang politik dan hukum terjadi kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis dan bersebrangan dengan kekuasaan. Penegakan hukum tebang pilih serta pembiaran atas maraknya penghinaan terhadap agama dan tokoh agama,” tutur Aspi dalam rilisnya
Pemerintah juga dinilai melakukan pembiaran terhadap bangkitnya PKI/komunisme. Hal ini ditandai dengan tidak dicabutnya RUU HIP dari program legislasi nasional (Prolegnas). Bahkan pemerintah justru membuat RUU BPIP yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh rakyat.
Dalam maklumat tersebut mereka mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang lebih dulu memberikan maklumat atas penolakannya terhadap RUU HIP dan RUU lain yang mendukung komunis. ASMaPI dalam pernyataan sikapnya juga mendukung MUI untuk segera mengadakan masiroh kubro sekaligus menunjuk panglima untuk memimpin.
“Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bangkit bersama-sama melakukan perlawanan terhadap kezaliman dan ketidakadilan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada awal Agustus lalu, sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka gelisah atas kondisi bangsa saat ini.
“KAMI, pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia,” kata Din Syamsuddin salah satu deklarator KAMI
mantan Sekretaris BUMN, Said Didu yang juga menjadi bagian dari KAMI turut mengkritisi kondisi BUMN. Menurut dia BUMN saat ini telah melenceng dari tujuan awal. Oleh karenanya ia meminta agar kepada rekan-rekannya di BUMN untuk terpanggil menyelamatkan Indonesia.
“Saya hanya berharap para birokrat profesional teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat kerja masing-masing,” kata Said (2/8/2020).
Pakar hukum tata negara, Refly Harun yang juga bergabung dalam KAMI, menilai KAMI sebagai gerakan untuk menegakkan hak-hak konstitusional rakyat yang belum dipenuhi oleh negara. Misalnya negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan bangsa Indonesia.
“Pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga,” jelas Refly.
Penulis: Kukuh Subekti