IslamToday ID — Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Donny Gahral Adian menyebutkan anggaran jumbo yang digelontorkan pemerintah untuk membayar jasa influencer sejak 2014 merupakan hal wajar.
“Saya tidak melihat salahnya di mana?,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian kepada para wartawan, Jumat (21/8/2020).
Menurut Donny Gahral, jasa influencer dibutuhkan untuk menyosialisasikan kebijakan dan program-program pemerintah kepada masyarakat, pada khususnya milineal.
“Influencer itu kan banyak pengikutnya di sosmed. Jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan millenial yang jumlahnya 40 persen dari populasi penduduk kita,” ujarnya.
Menurut Tenaga Ahli KSP ini, dana sebesar itu tidak hanya diperuntukkan buat menyewa influencer.
“Jadi Rp 90 miliar itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Enggak mungkin semuanya diberikan kepada influencer,” ujar Donny Gahral.
Sebelumnya, Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Penggunaan para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, mulai marak dilakukan pemerintah sejak 2017.
Dari penelusuran ICW yang merujuk pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 kementerian dan non-kementerian termasuk dua lembaga hukum, hampir semuanya menggunakan jasa influencer atau pemengaruh.
“Ya ini khusus untuk influencer ya, total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai 90,45 miliar rupiah,” kata Peneliti ICW Egi Primayoga, Kamis (20/8).
Adapun angka tersebut didapatkan oleh ICW berdasarkan penelusuran singkat pada 14 sampai 18 Agustus 2020 di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Pemerintah Kurang Percaya Diri
Sementara itu, Peneliti ICW Egi Primayogha menilai, banyaknya anggaran untuk influencer menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak percaya diri dengan program-program yang mereka buat sendiri.
“Nampak Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya sehingga perlu menggelontorkan dana untuk influencer,” ujar Egi Primayogha dalam diskusi pada Kamis, (20/8/2020).
Donny Gahral pun menampik tuduhan ICW itu. Menurutnya, influencer hanya membantu pemerintah menyosialisasikan program-program kepada masyarakat dengan cara berbeda yang lebih ringan.[IZ]