IslamToday ID –Presiden Jokowi mengklaim program perlindungan sosial dalam rangka meringkankan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19 telah berjalan dengan baik.
Presiden Jokowi mengatakan, upaya meringankan beban warga itu dilakukan melalui program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, bantuan langsung tunai dana desa, bantuan presiden produktif, subsidi gaji, hingga diskon tarif listrik. Dana yang telah dikeluarkan untuk sederet program tersebutv sebesar Rp 203,9 triliun.
“Program ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Alhamdulillah, pelaksanaan program perlindungan sosial telah berjalan dengan baik,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan tentang perkembangan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (26/9), yang dikutip dari website setkab.go.id.
Hiingga tanggal 23 September, Presiden Jokowi mengatakan realisasi program keluarga harapan, telah tersalurkan Rp 29,138 triliun kepada 10 juta penerima manfaat. Sedangkan program sembako, telah tersalurkan sebesar Rp 30,978 triliun kepada 19,41 juta penerima manfaat.
Kemudian, program sembako Jabodetabek, telah tersalurkan Rp 4,407 triliun kepada 1,9 juta penerima manfaat. Sementara program bansos tunai non-Jabodetabek, telah tersalurkan Rp 24,787 triliun kepada 9,18 juta penerima manfaat.
Sementara itu program kartu prakerja, telah tersalurkan Rp 16,617 triliun kepada 4,86 juta penerima manfaat. Program BLT dana desa, telah tersalurkan Rp 11,73 triliun kepada 7,55 juta penerima manfaat dan program banpres produktif dan banpres modal kerja Rp 14,183 triliun, sudah diterimakan kepada 5,9 juta penerima manfaat.
Kemudian program subsidi gaji, telah tersalurkan Rp 10,8 triliun kepada 9 juta penerima manfaat. Sedangna program diskon listrik, telah tersalurkan Rp 3,455 triliun kepada 31,4 juta penerima manfaat.
Menurut Presiden Jokowi, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk klaster perlindungan sosial tersebut juga turut memacu peningkatan produktivitas masyarakat.
Namun demikian, presiden menegaskan bahwa pihaknya bukan berarti menomor duakan penanganan kesehatan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah konsisten menjadikan kesehatan sebagai prioritas dalam penanganan dampak pandemic covid-19.
“Sejak awal, kebijakan pemerintah selalu konsisten, bahwa penanganan masalah kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Sekali lagi, kesehatan masyarakat harus diprioritaskan,” ujar Jokowi.
Sementara itu, seperti dilansir kontan.co.id 4 September 2020I ndonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC) menerima 239 aduan warga terkait bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Virus Corona.
Pengaduan meliputi adanya pemotongan bantuan atau pungutan liar (pungli) sampai masalah psembako yang tidak layak konsumsi. Sejak 2 Juni 2020, ICW memantau pendistribusian bantuan di 11 kota yakni Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bali, Manado, Makassar, Kendari dan Tangerang. Terbuka posko pengaduan melalui whatsapp, website, e-mail dan pesan SMS. (AS)