ISLAMTODAY ID — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini memberikan pernyataannya mengenai pengalamannya mengawal Pilkada. Tito mengatakan peserta pilkada kerap menaruh orang kepercayaannya di internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut Tito, praktik tersebut dilakukan paslon di KPU tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Tito berani mengungkapkan hal demikian berdasarkan pengalamannya selama menjadi Kapolres, Kapolda hingga Kapolri.
“Itu mohon maaf di KPU pun begitu, mau pemilihan, saya nggak mengatakan semua, ada daerah yang sengaja masang,” ujar Tito Karnavian dalam webinar bertemakan pilkada yang digelar secara daring di YouTube KPK, Selasa (20/10).
“Calon-calon itu masang orang di KPU, entah mungkin di kabupaten, apalagi yang di bawahnya,” pungkasnya.
Mendagri menilai praktik itu kerap terjadi lantaran KPU dan Bawaslu tak memiliki jaringan atau relasi yang kuat dari pusat hingga tingkat daerah. Menurutnya, kondisi semacam ini berbeda dibanding Polri dan TNI yang memiliki satu komando dan kode etik yang kuat.
Jaringan KPU dan Bawaslu di tingkat daerah hanya berupa ad hoc dan temporer. Terlebih, beberapa anggotanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
“Apalagi yang ad hoc mungkin berpikir lima tahun sekali, kapan lagi. Sehingga ini tolong rekan-rekan KPU daerah yang bertanggung jawab betul-betul tunjukkan netralitas,” tandasnya, dilansir dari CNN Indonesia.
“Hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh paslon-paslon, juga temen-temen Bawaslu,” tukasnya.
Ia pun berharap pilkada tidak menjadi ladang politik transaksional. Oleh karena itu, ia meminta para penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan hingga kepolisian agar menindak tegas pelanggaran dalam Pilkada.
“Untuk memberikan contoh kepada yang lain, memberikan efek kepada yang lain. Jangan sampai pesta demokrasi menjadi pesta transaksional,” tandasnya.[IZ]