ISLAMTODAY ID — Pemberian nama ruas jalan dengan nama Presiden Joko Widodo di Kota Abu Dhabi menuai kritik. Pasalnya, pemberian pemberian nama ruas jalan itu tak gratis.
Pemerintah Indonesia ternyata memberikan ‘mahar’ berupa lahan seluas 256 ribu hektar di Kalimantan Timur untuk pemerintah UEA. Jumlah tersebut setara dengan empat kali luas DKI Jakarta.
“satu ruas jalan dikawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu hektar atau empat kali luas Jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim”, tulis Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah dilaman twitternya pada Rabu (21/10/2020).
Menurut Merah, ‘barter’ nama jalan dengan lahan seluas ratusan ribu hektar tersebut bagai ‘peragaan bisnis’. Pasca bisnis regulasi melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pemerintah beranjak pada proyek berkedok ibukota baru.
“Peragaan bisnis pasca Omnibus Cilaka yang melindas buruh dan lingkungan Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru” imbuhnya
Pernyataan Merah mengkaitkan antara ruas jalan atas nama Presiden Jokowi di Abu Dhabi dengan proyek ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur cukup beralasan. Dalam proyek tersebut keterlibatan UEA sangat besar.
Dikutip dari detik.com (6/1/2020) UEA terlibat dalam pembentukan dana abadi atau sovereign wealth fund (SWF) yang dilakukan oleh Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).
Skema SWF ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur di Kalimantan Timur. Dana abadi atau SWF ini merupakan alat, lembaga finansial milik negara yang mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
“Rencana akan diarahkan ke sana (Ibu Kota Baru) mungkin akan dibentuk dulu SWF bersama, nah dari sana bisa saja untuk Kalimantan (Ibu Kota Baru),” ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis (6/1/2020).
Yang terbaru gagasan dana abadi melalui SWF ini tidak hanya melibatkan ADIA dari Uni Emirat Arab dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dari Jepang.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinvest) pada 23 Oktober 2020, lembaga investasi dari Amerika Serikat pun direncanakan akan ikut terlibat.
Chief Executive Officer (CEO) United States International Development Finance Corporation (IDFC), Adam Boehler, didampingi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim di Jakarta, melakukan kunjungan ke Kantor Kemenko Marinvest.
“Ini merupakan kunjungan Adam kedua kalinya ke Indonesia. Januari lalu selain bertemu Menko Luhut, Adam juga diterima oleh Presiden Joko Widodo.Kunjungan kali ini secara khusus membahas mengenai peluang investasi di Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang akan dibentuk setelah adanya peraturan pemerintah turunan dari UU Cipta Kerja terkait,” tulis mereka dalam laman resminya.
Penulis: Kukuh Subekti