ISLAMTODAY ID –Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak cocok sebaiknya disampaikan ke DPR, bukan dengan menggelar unjukrasa atau demonstrasi.
“Yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo? Kalau enggak cocok pergi ke DPR, di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat, itu untuk terbuka bagi aspirasi kalian,” kata Mega.
Hal itu disampaikan Mega acara peresmian kantor DPP PDIP secara virtual, Rabu (28/10/2020). Sebelumnya Mega menyinggung soal aksi unjuk rasa atau demo yang diwarnai perusakan fasilitas umum.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah. Bentrokan antara demonstran dengan aparat dan perusakan fasilitas sempat mewarnai aksi unjuk rasa di Medan, Yogyakarta, Surabaya dan DKI Jakarta.
Selain menyinggung aksi unjuk rasa yang diwarnai perusakan fasilitas umum, Mega juga memberi nasehat kepada Presiden Jokowi agar untuk tidak memanjakan generasi milenial. Ia juga mempertanyakan seumbangsih mereka bagi bangsa dan negara.
“Saya bilang ke presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial, saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa bertatap langsung, apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini?” kata Mega.
Mengenang Kritisnya PDIP
Seperti dilansir dari merdeka.com 30 Maret 2015, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP merupakan salah satu partai yang gencar menolak kenaikan harga BBM. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini bahkan tidak segan menggelar unjuk rasa hingga ke Istana agar kenaikan dibatalkan.
Demo menolak kenaikan harga BBM juga sempat dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Rieke terlihat dua kali berada di tengah para demonstran untuk mendesak SBY membatalkan kebijakan yang ia nilai memberatkan rakyat kecil.
Tak hanya di jalan, upaya PDIP menggagalkan kenaikan BBM juga dilakukan melalui meja parlemen. Politikus-politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 yang salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walkout ketika permintaannya tak diakomodir mayoritas anggota DPR saat itu. [AS]