(IslamToday ID) – Para pengamat politik dan hukum ramai-ramai mempertanyakan kinerja dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pasca ditemukannya drone bawah laut di Sulawesi Selatan beberapa hari lalu.
“Indonesia kecolongan dengan ditemukannya drone oleh nelayan. Rakyat jadi bertanya-tanya, kok bisa drone lolos dan ditemukan nelayan, apakah Kementerian Pertahanan tidak mampu mendeteksi ancaman mata-mata asing ke Indonesia?” kata pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam seperti dikutip dari RMOL, Ahad (3/1/2021).
Ia mengamini bila saat ini rakyat seakan melihat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sibuk dengan optimalisasi anggaran pertahanan.
“Tapi nyatanya kecolongan juga. Kalau seperti ini, maka juga dipertanyakan kerja Menteri Pertahanan saat ini apa saja? Dan ke mana saja anggaran pertahanan yang sangat besar penggunaannya selama ini,” kata Saiful.
Kejadian tersebut, sambung Saiful, merupakan pukulan telak bagi Prabowo dan Presiden Jokowi karena kalah tanggap dengan nelayan.
“Saya kira ini menjadi pukulan telak bagi Kemenhan bahkan Jokowi. Jangan sampai ini dibuat main-main karena bukan tidak mungkin akan mengancam pertahanan kita,” pungkas Saiful.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Ia mengatakan ditemukannya drone bawah laut milik China di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Indonesia khususnya Kemenhan tidaklah canggih.
“Di mana pencurian data perairan Indonesia di wilayah Republik Indonesia bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi baru drone selam. Kemungkinan besar China telah mencuri data penting perairan Indonesia dengan aktivitas tersebut,” ujar Ubedilah.
Selain itu, kata Ubedilah, kemampuan Kemenhan pun dianggap tidak secanggih kemampuan China untuk mengambil data melalui laut. Apalagi, untuk menghalau drone selam tersebut. “Indonesia belum memiliki teknologinya. Padahal anggaran Kemenhan sangat besar kurang lebih Rp 131 triliun,” katanya.
Dengan demikian, Ubedilah menyarankan untuk kembali dilakukan pengecekan anggaran besar tersebut digunakan untuk alutsista apa saja. “Perlu dicek anggaran besar ini untuk alutsista apa saja,” pungkasnya.
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto juga mengatakan penemuan benda diduga drone bawah laut milik China harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia.
“Khususnya bagi Menteri Pertahanan terkait keamanan teritori laut yang terkesan mudah diterobos orang dan peralatan asing,” ujarnya.
Menurut mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) ini, keseriusan pemerintah harus benar-benar ditunjukkan karena dikhawatirkan selama ini banyak drone selam asing yang berkeliaran di laut Indonesia. “Atau bisa jadi bukan hanya drone, tapi kapal selam asing yang lalu lalang di wilayah laut RI,” jelas Satyo.
Bila dugaan tersebut benar, maka aktivitas ilegal tersebut bukan hanya melanggar kedaulatan, melainkan juga bisa mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia. “Artinya keamanan nasional kita sangat rentan,” pungkas Satyo. [wip]