(IslamToday ID) – Presiden Jokowi mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang digelar sejak 11 hingga 25 Januari, kemudian diperpanjang hingga 8 Februari tak efektif menekan laju penyebaran infeksi virus corona (Covid-19).
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam sebuah rapat dengan sejumlah menteri yang videonya ditayangkan di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” kata Jokowi dalam tayangan video itu, Ahad (31/1/2021).
Ia melanjutkan, PPKM mestinya dijalankan untuk mencegah mobilitas masyarakat agar mengerem laju penularan Covid-19. Tapi di lapangan, katanya, PPKM justru tak berjalan sesuai dengan esensi kebijakan yakni tegas dan konsisten.
Padahal, lanjut Jokowi, ketegasan dan konsistensi penerapan kebijakan penting untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. “Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” katanya.
Namun ketika PPKM berlangsung, lanjutnya, mobilitas masyarakat justru tinggi. Alhasil, angka kasus positif Covid-19 di beberapa daerah pun tetap melonjak.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung bahwa PPKM Jawa-Bali tersebut mengakibatkan penurunan ekonomi. Akan tetapi, hal ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan selama kasus positif Covid-19 bisa diturunkan.
“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula,” tutur Jokowi seperti dikutip dari CNN Indonesia.
“Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial,” tambahnya.
Secara khusus, Jokowi juga menugaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk lebih terlibat dalam memberi contoh disiplin kepada masyarakat.
Misalnya, katanya, pelibatan tokoh agama dalam PPKM yang bisa dimulai oleh Yaqut.
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa, dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” papar Jokowi.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar pakar dan epidemiolog bisa dilibatkan. Sehingga Jokowi berharap desain kebijakan yang dihasilkan akan lebih baik dan komprehensif.
Kebijakan PPKM Jawa-Bali berlangsung dua jilid. PPKM jilid I dilangsungkan pada 11 hingga 25 Januari 2021. Sementara, jilid II dilaksanakan mulai 26 Januari hingga 8 Februari.
Dalam pelaksanaan PPKM jilid II, pemerintah justru mengendorkan sejumlah aturan, salah satunya yakni pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan atau mall hingga restoran beroperasi sampai pukul 20.00 WIB.
Padahal, pada PPKM jilid I, baik mall maupun restoran hanya diizinkan beroperasi hingga pukul 19.00 WIB. Alih-alih turun, kasus positif Covid-19 masih saja melambung selama PPKM yang berlangsung dua jilid tersebut. [wip]