(IslamToday ID) – Analis kebijakan publik Sudut Demokrasi Research & Analysis (SUDRA) Afditya Iman Fahlevi menilai kebijakan impor beras adalah keputusan yang kurang tepat. Menurutnya, itu merupakan keputusan yang tidak masuk akal sementara produksi beras nasional tengah meningkat.
“Beras kita surplus, tiba-tiba masuk jutaan ton beras impor di tengah panen raya,” kata Afditya seperti dikutip dari Republika, Jumat (19/3/2021).
Ia mengatakan, di tengah panen raya petani, sebaiknya pemerintah membantu mereka untuk memperluas kapasitas penyerapan padi. Karenanya, pemerintah diharapkan bisa mengevaluasi kebijakan ini, serta mampu merasakan dan memahami tiap tetes keringat para petani kita.
Ia mensinyalir kebijakan impor beras dilakukan bukan dalam rangka persoalan ekonomi. Melainkan karena adanya indikasi upaya politik yang dirumuskan dalam sebuah kebijakan.
“Bisa disinyalir kebijakan ini bukan persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan politik yang dirumuskan dalam kebijakan negara,” kata Afditya.
Menurutnya, jika memang impor harus dilakukan, maka sebaiknya berdasarkan kebutuhan yang riil dan bukan dalam rangka perburuan rente. Ia menilai celah ini sulit dihindari bila memang kebijakan ini benar terjadi.
“Kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan kaum elite dan merugikan rakyat adalah wujud nyata dari pola-pola dari institusi politik dan ekonomi ekstraktif, memperkaya segelintir orang tetapi menyengsarakan banyak jiwa,” katanya.
Sementara suara penolakan terhadap kebijakan impor beras juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana tersebut. “Hentikan impor untuk memberi ruang agar produksi pertanian kita tinggi,” katanya, Kamis (18/3/2021).
Ketua Umum PKB itu juga mengaku prihatin adanya rencana impor tersebut. Pemerintah seharusnya mendorong agar para petani bisa panen beras. “Panen yang banyak jangan memperbanyak impor,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan rencana impor beras hanya untuk menstabilkan harga beras. Pemerintah tidak ingin harga beras melonjak saat pandemi dan di saat yang sama tidak akan menurunkan harga gabah kering petani.
Menurut Lutfi, pemerintah tetap menjamin harga beras dan gabah kering petani tetap stabil meskipun Indonesia tengah dilanda pandemi. Ia menilai, kritik terkait rencana impor beras 1 juta ton yang dianggap akan menurunkan harga beras petani tidak tepat.
“Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya. Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan,” tutur Lutfi. [wip]