(IslamToday ID) – Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyatakan impor beras dan garam adalah cermin sekaratnya demokrasi. Petani dan nelayan serta buruh sebagai pilar kekuatan UMKM original dan penyumbang terbesar suara dalam pemilu, semakin terpental dari perlindungan politik dan hukum.
Hal itu diungkapkan Busyro dalam Diskusi yang digelar oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Sabtu (20/3/2021).
Ia memaparkan, perlindungan petani dan nelayan berada dalam pusaran korupsi sistemik, masif, dan terstruktur.
“Langkah impor beras sebagai petir yang menyambar nasib jutaan petani yang sedang dalam masa panen. Dan impor garam sebagai pukulan telak terhadap petani garam,” tegas Busyro seperti dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.
Menyikapi hal itu, elemen masyarakat sipil terpanggil kepekaan rasa kerakyatannya untuk membersamai rakyat menghadapi gejala pelemahan masyarakat sipil. Karena itu, Busyro mendorong Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan organisasi keagamaan lain untuk aktif menyuarakan keadilan.
“MPM sebagai salah satu unit di Muhammadiyah sebagaimana majelis yang lain dihadapkan pada persoalan yang amat serius di negeri ini,” tutur Busyro.
Karenanya, menurutnya, kehadiran MPM merupakan wujud misi moral dan tanggung jawab lembaga keagamaan dalam wajahnya yang independen, imparsial, dan kritis konstruktif kenegaraan yang memprihatinkan masa depan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.
Busryo mengarisbawahi bahwa perlu pelibatan masyarakat sipil untuk lebih bisa proaktif termasuk perguruan tinggi untuk menjadi lembaga independen yang memiliki akademik freedom.
Senada dengan itu, Tamrin Amal Tomagola, sosiolog Universitas Indonesia (UI) menyebut korupsi yang terjadi di Indonesia malah semakin memburuk. Hal itu disebabkan karena terjadinya penguatan konsolidasi antar elite oligarki politik, namun di sisi lain konsolidasi di antara masyarakat sipil semakin memudar. [wip]