(IslamToday ID) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini menyatakan rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang tidak populer secara politik. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.
Anggia pun memastikan bahwa Komisi IV sepakat untuk tidak menyetujui rencana impor 1 juta ton beras yang dilaksanakan atas kerja sama pemerintah Indonesia dengan Thailand. Ia menilai bahwa wacana impor beras tersebut telah menimbulkan banyak polemik di masyarakat.
“Di tengah memasuki masa panen raya seharusnya masyarakat dapat menikmati pangan hasil pertanian dalam negeri, bukan malah dibanjiri dengan impor pangan,” kata Anggia dikutip dari NU Online, Rabu (24/3/2021).
“Jadi, kalau untuk isu impor 1 juta ton beras, kita di Komisi IV secara bersama-sama sepakat menolak hal itu. Terutama kita Komisi IV menolak importasi, terutama ketika sedang ada panen raya. Kan panen raya di depan mata. Sebaiknya perlu dievaluasi untuk impor beras. Kita di Komisi IV menolak itu,” tambah legislator dari Fraksi PKB ini.
Saat ini, data status ketahanan pangan Indonesia pun tengah meningkat. Dengan demikian, terdapat optimisme bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki ketahanan pangan yang prima. Komisi IV pun akan membuktikannya dengan melakukan inspeksi lapangan.
“Kita memastikan stok pangan aman. Kita menolak (impor). Stok pangan ini aman ya. Ada optimisme meskipun harus mulai kita buktikan. Kita juga ingin tahu data di pemerintah dan kita inginnya itu jujur. Jadi benar tidak karena bencana alam ini akan mempengaruhi produktivitas pangan kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Komisi IV mendesak pemerintah untuk memiliki upaya agar produksi dalam negeri bisa lebih maksimal. Sebab memiliki potensi yang sangat besar. Anggia tidak ingin kekayaan Indonesia tersebut dimanfaatkan oleh asing sebagai pasar potensial.
“Akibatnya (impor beras) akan dapat menyengsarakan rakyat. Menurut saya, negara harus punya upaya bagaimana produksi dalam negeri itu bisa lebih maksimal, karena kita punya potensi yang besar sekali untuk bisa menghasilkan produksi yang memang kita konsumsi sendiri,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur VI ini.
“Jadi Indonesia ini kan banyak sekali penduduknya (huge number) gitu. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar dari produk-produk luar negeri,” tuturnya.
Dikutip dari Tempo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membeberkan data ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok pada periode Januari-Mei 2021.
Disebutkan bahwa neraca pangan pokok, terutama untuk komoditas beras masih dalam keadaan cukup. Tercatat, stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sedangkan perkiraan produksi dalam negeri sebanyak 17,51 juta ton.
Dengan demikian, jumlahnya menjadi sekitar 24,9 juta ton. Adapun perkiraan kebutuhan, sebesar 12,33 juta ton. Lalu muncul angka surplus sebanyak 12,56 juta ton.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa langkah impor beras diperlukan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri. Impor tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memastikan penyediaan beras sebesar 1 hingga 1,5 juta ton.
Lalu Menteri Perdagangan M Lutfi menyatakan, impor beras tidak akan menghancurkan harga di tingkat petani. Kebijakan tersebut justru bertujuan untuk menjaga stok dan menstabilkan harga beras. [wip]