(IslamToday ID) – Tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK ternyata melibatkan institusi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal itu diakui langsung oleh Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
TWK adalah bagian dari rangkaian proses alih status pegawai KPK di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Berkaitan dengan BNPT dalam kegiatan TWK yang dilakukan oleh BKN, jadi Badan Kepegawaian Negara meminta surat kepada BNPT untuk membantu kegiatan profiling tes CPNS dan kami menugaskan unit kerja kami untuk melakukan profiling,” kata Boy saat menjawab pertanyaan dari anggota Komisi III DPR terkait dengan TWK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Menurut perwira tinggi Polri ini, karena jumlah orang yang dites lebih dari 1.000 orang, waktu itu ada diskusi yang ternyata tidak hanya melibatkan BNPT untuk profiling. Kemudian, BNPT menugaskan pejabat setingkat eselon 3 untuk membantu profiling dalam tim BKN.
“Kemudian juga ada petugas kami di tingkat eselon 3 yang maaf tidak kami sebutkan namanya, untuk bersama-sama dengan tim BKN. Jadi kami bersama dengan BKN untuk berkoordinasi terkait hal ini,” ungkapnya.
Boy menegaskan, berkaitan dengan siapa yang lulus atau tidak lulus, ada mekanisme yang diterapkan oleh BKN selaku penyelenggara tes. Yang jelas, pihaknya hanya membantu profiling dan menjadi asesor. “Jadi benar kami diminta pertama untuk membantu profiling,” kata Boy.
“Kedua dalam tahapan-tahapan tes CPNS yang berjalan, ada personel kami yang tergabung di bawah koordinasi tim CPNS di bawah koordinasi BKN dalam hal ini sebagai asesor. Demikian yang saya hormati Habib Aboe Bakar,” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsyi menanyakan keterlibatan BNPT dalam TWK pegawai KPK. Bendahara DPP PKS ini juga mempertanyakan sejauh mana keterlibatan BNPT dalam TWK itu.
“BNPT disebut sebagai satu pihak yang dilibatkan dalam tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan untuk pegawai KPK. Apa ini benar Mas Boy? Lantas apa peran yang dilakukan BNPT, apakah membantu materi pada TWK tersebut atau BNPT dilibatkan sebagai tim asesor,” tanya Aboe dalam RDP.
Lima Lembaga Susun Materi Asesmen
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan ada lima lembaga/instansi yang terlibat menyusun materi asesmen TWK.
“Materi tes wawasan kebangsaan mohon maaf itu bukan materi KPK. Karena tadi sudah disampaikan yang menyiapkan materi siapa, penanggung jawabnya siapa, jadi kami tidak masuk dalam materi,” kata Firli seperti dikutip dari Detikcom, Rabu (5/5/2021).
Kemudian, Firli mengungkap syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen TWK untuk menjadi ASN sebagai berikut:
- Setia dan Taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah;
- Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan;
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik
Sementara itu, Firli mengungkap yang menyusun materi pertanyaan asesmen diantaranya adalah BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan lainnya. Ia mengungkap BKN juga melibatkan beberapa instansi dalam pelaksanaan asesmen pegawai KPK. Adapun aspek yang dinilai dalam asesmen tersebut adalah aspek integritas, netralitas ASN, antiradikalisme.
“Kalau nanya materi, mohon maaf, Anda boleh tanya yang membuat materi tadi ya BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, ada lima ya,” ungkap Firli.
Adapun lima instansi pelaksana asesmen TWK pegawai KPK bersama BKN RI terbagi dalam tiga kelompok peran.
Pembagian peran lima instansi sebagai berikut:
1. Dinas Psikologi TNI AD dan Bais TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas
2. BIN dan BNPT berperan dalam pelaksanaan profiling
3. Bais TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK
4. BKN RI bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI AD dan
5. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK [wip]