(IslamToday ID) – Nama PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) belakangan mencuat ke publik terkait isu pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Total nilai proyeknya pun fantastis, mencapai angka Rp 1.760 triliun.
Awalnya, PT TMI diungkap oleh pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam sebuah podcast di YouTube pada pekan lalu.
Pemerintah dikabarkan tengah merancang peraturan presiden (perpres) terkait pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kemenhan dan TNI. Draf rancangan peraturan presiden (Raperpres) yang diungkap Connie, sama dengan yang beredar di kalangan media.
Dalam dokumen Raperpres tersebut disebutkan rencana modernisasi alutsista yang membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.
Belakangan Kemenhan membantahnya. Lalu siapa sebenarnya perusahaan ini?
Berdasarkan salinan akta perusahaan yang diterima Kompas.com, PT TMI didirikan sebagai perusahaan swasta nasional pada 14 Agustus 2020. Perusahaan ini berstatus perseroan tertutup.
Berdasarkan salinan akta tersebut disebutkan terdapat tiga direktur dan seorang komisaris PT TMI dengan status tidak memiliki saham.
Mereka adalah Prasetyo Hadi (komisaris), Satrio Dimas Aditya, Tony Setya Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.
Sedangkan pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.
Dikutip dari Kompas.id, Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer (Akmil) yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.
Dalam akta tersebut juga disebutkan, berdirinya industri ini bertujuan sebagai industri pengolahan, industri pesawat terbang dan perlengkapannya, reparasi pemasangan mesin dan peralatan hingga reparasi produk logam pabrikasi, mesin, dan peralatan.
Kemudian instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya, komunikasi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, hingga kontruksi telekomunikasi navigasi udara.
Perusahaan ini sendiri berdiri dengan modal yang disetorkan senilai Rp 50 miliar dengan jumlah 50.000 lembar. Harga per lembar sahamnya Rp 1.000.000.
Diketahui, 10 dari total 50.000 lembar saham dipegang Primer Koperasi Pegawai Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP). Sedangkan sisanya sebanyak 49.990 lembar saham dikuasai YKPP.
Corporate Secretary PT TMI, Wicaksono Aji menjelaskan PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Dulunya adalah Yayasan Kesejahterahaan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kemenhan.
PT TMI, katanya, adalah wadah dari para ahli alutista berteknologi canggih, ahli elektronika, dan teknokrat anak bangsa yang mempelajari dan alih teknologi (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik.
“Peran PT TMI adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan ataupun swasta dalam hal ToT,” kata Aji.
Ia menegaskan bahwa tidak ada satu kontrak pun dari Kemenhan ke PT TMI. “PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan,” tegasnya.
Membenarkan Kader Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tiga dari empat orang komisaris PT TMI merupakan kader Partai Gerindra.
Sementara itu, satu orang di antaranya yaitu Prasetyo Hadi sudah mengundurkan diri sejak dilakukan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR pada enam bulan yang lalu.
“Pertama saya konfirmasi yang namanya Prasetyo Hadi sudah mengundurkan diri sejak PAW jadi anggota DPR, mengundurkan diri sejak enam bulan lalu,” kata Dasco seperti dikutip dari Kompas, Rabu (2/6/2021).
Untuk ketiga orang lainnya yaitu Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, dan Angga Raka Prabowo masih merupakan kader Gerindra. Menurutnya, tiga kader Gerindra dan satu mantan kader itu merupakan komisaris PT TMI.
Dasco juga menegaskan PT TMI berada di bawah yayasan Kementerian Pertahanan yang artinya bersifat swasta.
“PT TMI itu berada di bawah yayasan Kemenhan. Dan artinya bukan kepunyaan Kemenhan secara langsung. Karena yayasan, itu sifatnya sudah swasta,” ujarnya.
Oleh karena sifat PT TMI yang merupakan perusahaan swasta, lanjut Dasco, maka wajar apabila berisi kader-kader Gerindra.
“Maka tidak ada salahnya kemudian ada Pak Glenny, ada Pak Yudi dan Pak Angga Raka yang memang masih pengurus Gerindra,” tambahnya.
Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon mengatakan Menhan Prabowo Subianto telah mengklarifikasi ihwal keberadaan orang-orang dekatnya di PT TMI yang menjadi perantara pembelian alutsista.
Menurut Effendi, Prabowo mengatakan orang-orang dekatnya itu hanya kebetulan berada di PT TMI. Prabowo, katanya, mengatakan mereka adalah para pensiunan militer dan pakar di bidang pertahanan.
“Kami konfirmasi juga, ini apakah ada kepentingan partai tertentu, ada kolega, kedekatan. Beliau bilang enggak, ini kebetulan saja mereka para pensiunan, para pakar,” kata Effendi seusai rapat dengan Menhan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. [wip]